Rencana pembangunan jalan port to port digagas tahun 2016 lalu. Bahkan telah disetujui Presiden Joko Widodo. Sehingga Kementerian PUPR saat itu langsung melakukan feasibility study untuk bypass Lembar-Kayangan.
Mulanya, bypass port to port ini akan dibangun di bagian utara Pulau Lombok. Dimulai dari Kota Mataram, Lombok Tengah, hingga ke Lombok Timur. Risikonya, wilayah utara Pulau Lombok dikenal subur, sehingga ada kekhawatiran ketika terbangun jalan, berpotensi terjadi alih fungsi lahan yang kian masif.
Pembangunan jalan ini juga untuk mengurangi beban volume kendaraan dengan kapasitas jalan di jalur Lembar-Kayangan. Sayangnya, meski telah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo, pembangunan jalan tersebut tak kunjung terealisasi.
Namun, Gita menyebut, secara tidak langsung pemerintah pusat sebenarnya telah memulai pembangunan bypass Lembar-Kayangan. Bahkan jika dilihat, proyek jalan port to port ini sudah hampir separonya telah terbangun.
Jalan yang dimaksud Gita yang bisa menjadi bagian dari pembangunan jalan port to port, yakni bypass BIL I dari Bundaran Giri Menang Square di Gerung, Lombok Barat hingga Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM); bypass BIL II yang menghubungkan Kota Mataram hingga Bundaran GMS di Gerung; serta Bypass BIL III, dari bandara hingga Kuta di Lombok Tengah.
Menurut Gita, bypass III atau bypass Mandalika bisa menyambung hingga ke Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. ”Kemudian yang di barat, tinggal ditambahkan sedikit ke Pelabuhan Lembar, maka jadi usulan ini,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan jalan yang menyasar wilayah selatan Pulau Lombok, tidak akan merusak daerah pertanian yang subur di bagian utara. ’Secara teknis kami akan kaji bersama. Pemprov memang ada kepikiran ke arah sana ke depannya,” tandas Gita.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional (P3IPN) Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo mengatakan, pihaknya menggali informasi infrastruktur di Provinsi NTB maupun NTT. Sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
”Kolaborasi pemda bersama bappenas, pelaku usaha Kadin dan perguruan tinggi, untuk membangun sinergi memperkuat rantai nilai produksi maupun pariwisata,” katanya. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita