LombokPost-Setelah diluncurkan di Lombok Barat pada Jumat (27/10) lalu, Program Jumat Salam dan Jumat Belondong hadir di Tana Samawa, kemarin (3/11).
Penjabat Gubernur NTB Drs HL Gita Ariadi, M.Si hadir bersama Forkopimda dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB. Program Jumat Salam dan Jumat Belondong di Pulau Sumbawa dimulai dari Kabupaten Sumbawa.
“Di sini saya mengawali karir sebagai pegawai pemerintah,” kata Miq Gite di halaman kantor bupati Sumbawa.
Menurut Miq Gite, Program Jumat Salam dilakukan sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat di desa. “Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat agar tercipta keadaan damai dan tenang agar program yang dilakukan pemerintah berjalan sesuai harapan,” jelas Miq Gite.
Pemerintah akan selalu hadir di tengah masyarakat desa untuk menyampaikan pesan-pesan program pemerintah pusat dan daerah. Seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting, inflasi, dan menciptakan kondisi yang damai di daerah. “Bagaimana pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala darah dalam keadaan aman dan damai," tandasnya.
Karena itu, Miq Gite mengajak semua ihak untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang aman damai. “Jangan hanya karena beda partai politik atau beda pilihan menjadi bercerai berai menjelang pesta demokrasi 2024,” kata Miq Gite.
Selain menyosialisasikan program pemerintah, Miq Gite bersama Forkopimda, kepala OPD, dan masyarakat mengunjungi bazar pasar murah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa. Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Bupati Sumbawa itu sebagai upaya menekan inflasi di Sumbawa.
Bupati Sumbawa Drs H Mahmud Abdullah menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB, memulai program Jumat Salam dan Jumat Belondong di Sumbawa. “Saya menganggap Miq Gite ke Sumbawa dengan program Jumat Salam seperti pulang kampung. Karena beliau mulai berkarir di Sumbawa," ungkapnya.
H Mahmud Abdullah mengharapkan dengan turunnya para kepala OPD ke desa, bisa menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di desa.
Stok Pangan Aman, Inflasi Masih Normal
Berkaitan dengan ketersediaan pangan, Penjabat Gubernur NTB HL Gita Ariadi menekankan ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat atau pangan dengan harga terjangkau. Hal ini menjadi langkah efektif untuk menekan inflasi.
“Kegiatan pemantauan inflasi menjadi suatu yang penting. Untuk itu pastikan ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat serta keterjangkauan harga,” jelasnya.
Miq Gite menyatakan sangat optimis Provinsi NTB tidak akan bermasalah dengan ketersediaan pangan. Apalagi masyarakat sudah ada yang tanam padi sejak Oktober. “Insya Allah Januari kita akan panen untuk menambah stok beras,” katanya.
Miq Gite juga menjelaskan, Provinsi NTB menjadi daerah yang belum pernah dijamah beras impor. Hal ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri ketika merilis NTB aman ketersediaan pangan untuk lima bulan ke depan.
Pemprov NTB terus menjalin komunikasi efektif dengan semua rekan media. Hal ini untuk meredam isu-isu kenaikan harga bahan pokok seperti beras. “Bulog menjamin ketersediaan stok dan harga beras Rp 10.900 per kilo dengan kualitas baik. Beras tersebut tersedia kapanpun di pasaran,” katanya.
Terpisah, Karo Ekonomi Setda Provinsi NTB Drs H Wirajaya Kusuma, M.Si mengatakan, ikhtiar Pemprov NTB yang dipimpin Penjabat Gubernur NTB Miq Gite dalam menjaga inflasi sudah tepat. “Pahami dulu apa itu inflasi supaya pemahaman kita komprehensif. Inflasi itu dibutuhkan juga untuk menjaga geliat perekonomian,” katanya.
Menjaga inflasi ibarat menjaga tekanan darah. Harus tetap pada kondisi normal. Tidak boleh terlalu tinggi. Namun tidak boleh juga terlalu rendah. “Alhamdulillah ikhtiar kita menjaga inflasi sudah on the right track,” jelasnya.
Dijelaskan, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.
“Inflasi NTB merupakan gabungan inflasi dari Kota Mataram dan Kota Bima sebagai Kota IHK yang dijadikan acuan menghitung inflasi NTB oleh BPS,” katanya.
Bulan Oktober 2023, inflasi year on year sebesar 2,66 persen sedangkan nasional 2,56 persen. Hanya lebih tinggi sedikit 0,10 persen dari nasional. Membacanya angka inflasi ini terhitung relatif masih terkendali. Artinya daya beli masyarakat masih bagus.
“Walaupun demikian Pemprov NTB bersama pemda kabupaten/kota terus berupaya melakukan pengendalian inflasi melalui program 4K. Yaitu menjamin Ketersediaan Stok, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” katanya.
Pemerintah pusat maupun pemda terus melakukan gerakan pangan murah dan operasi pasar agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok. “Alhamdulillah, Pemprov NTB bersama TPID kabupaten/kota terus bersinergi dan berkolaborasi menjaga agar angka inflasi terjaga sesuai target. Target angka inflasi naional maupun Pemprov NTB sebesar 3 plus minus 1 persen,” jelasnya.
Wirajaya menambahkan, program Jumat Salam juga ikhtiar melihat dan memastikan secara langsung ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat. Disertai gerakan pangan dan pasar murah bekerja sama dengan TPID kab/kota dan dinas ketahanan pangan. (lil)
Editor : Haliludin