Pelantikan dipimpin Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.
Usai pelantikan, lima komisioner KPU NTB: Agus Hilman, Halidy, Mastur, Muhammad Khuwailid, dan Zuriati menggelar rapat pleno pemilihan ketua dan divisi.
Dalam pleno yang berlangsung sekitar satu jam itu, Muhammad Khuwailid terpilih menjadi ketua.
“Pleno tadi kita lakukan dengan bermusyawarah. Hasilnya teman-teman memercayakan kepada saya untuk menjadi ketua. Masing-masing divisi juga sudah kita putuskan dalam rapat pleno yang baik,” kata Muhammad Khuwailid pada Lombok Post di Jakarta.
Khuwailid mengatakan, komposisi komisioner KPU NTB saat ini sangat solid dengan latar belakang masing-masing yang luar biasa.
Ia menyebut sosok Zuriati dan Agus Hilman yang merupakan petahana dan saat ini tengah menjalani periode keduanya.
Selanjutnya Halidy yang memiliki pengalaman sebagai komisioner KPU dan Bawaslu Lombok Timur.
Begitu juga dengan Mastur dengan latar belakang akademisi.
“Kita harapkan dengan komposisi ini, sinergitas dan soliditas internal dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu akan lebih baik ke depannya,” harapnya.
Khuwailid sendiri memiliki pengalaman sebagai ketua Bawaslu NTB.
Sebelumnya, ia juga pernah menjadi komisioner KPU Lombok Tengah.
Menurutnya, baik KPU dan Bawaslu memiliki subtansi kepemiluan yang tidak berbeda.
“Mudah-mudahan ilmu pengawasan yang saya punya bermanfaat bagi KPU dalam melaksanakan mitigasi risiko agar tata kelola kepemiluannya menjadi lebih baik,” ujarnya.
Adapun formasi komisioner KPU NTB periode 2024-2029 adalah Muhammad Khuwailid sebagai ketua, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM Agus Hilman; Divisi Teknis Penyelenggara Zuriati, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Halidy; serta Divisi Hukum dan Pengawasan Mastur.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari meminta agar dalam melaksanakan tahapan pemilu, komisioner tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jika ada sengketa, selama kita berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kita akan kokoh dan insya Allah apa yang kita kerjakan keberadaannya kokoh dan diakui oleh hukum,” jelas Hasyim.
Selanjutnya Hasyim juga meminta kepada para komisioner untuk menjaga etika penyelenggara agar tetap profesional. (tih)
Editor : Marthadi