LombokPost-Masyarakat Desa Kembang Kerang Daya, Lombok Timur, menyampaikan sejumlah persoalan ke Biro Hukum Setda NTB saat program Jumat Salam, Jumat (2/2). Mulai dari masalah wisata hingga pengelolaan sampah.
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota di Biro Hukum Aang Rizal Zamroni mengatakan, program Jumat Salam diinisiasi Pj Gubernur NTB. Sebagai upaya dari pemerintah dalam menggali potensi hingga permasalahan di setiap desa.
”Apakah terkait dengan pendidikan, kesehatan, sosial, sampai ke pernikahan anak dan stunting. Itu kami ingin menggali semua,” kata Aang.
Kedatangan tim dari Biro Hukum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa Kembang Kerang Daya. Seperti yang disampaikan Kadus Karang Kedatuk Abdul Hasim. Katanya, ada empat dusun yang sangat kekurangan air. Kondisi ini makin diperparah saat terjadi musim kering.
”Kalau bisa, kami difasilitasi sumur bor,” pintanya.
Pemdes juga menyampaikan persoalan mengenai pengelolaan sampah. Salah satu kebutuhan yang mendesak adalah sarana pengangkut sampah berupa truk. Agar bisa lebih maksimal dalam pelayanan kebersihan.
Terkait dengan pengelolaan sampah, di Desa Kembang Kerang Daya telah memiliki lahan seluas 26 are, sebagai tempat pembuangan akhir (TPA). Hanya saja, yang menjadi soal adalah cara pengolahannya.
Disampaikan, pemdes tidak bisa melakukan pembakaran sampah secara konvensional, untuk mengurangi tumpukan sampah. Sehingga dibutuhkan teknologi atau alat pengolahan. Agar TPA tidak cepat over kapasitas.
Masalah lain disampaikan Sekdes Zainul Hadi yang fokus pada potensi desa di sektor pariwisata. Desa Kembang Kerang Daya disebut memiliki banyak perajin kain tenun. Bahkan setiap rumah di empat dusun, memiliki mesin sesek atau alat tenun.
Lotim memang dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan kerajinan kain tenun jempolan yang ada di Desa Pringgasela. Padalah, kata Zainul, kain tenun dari perajin di desanya pun tak kalah bagus.
”Tenun ini bisa jadi potensi wisata,” katanya.
Lebih lanjut, di akhir pertemuan Kabag Peraturan Perundang-undangan Aang menyebut semua permasalahan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan. Kemudian solusinya dibicarakan bersama dinas terkait.
”Hal teknis yang belum teratasi, itu akan kami sampaikan semua ke pimpinan,” ujarnya.
Dalam kunjungan ke Desa Kembang Kerang Daya, setidaknya ada 8 persoalan yang dihimpun tim Biro Hukum. Antara lain, kekurangan air; rumah kumuh; pengelolaan dan pengolahan sampah; stunting; disabilitas; hingga persoalan irigasi pertanian.
Aang menyebut, pemprov akan mencari solusinya berdasarkan skala prioritas. ”Misalnya untuk bantuan disabilitas, itu akan segera ditindaklanjuti,” tandasnya. (dit/r11)
Editor : Akbar Sirinawa