LombokPost-Penjabat Gubernur NTB Drs H Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan dan bendungan di Provinsi NTB menjadi pendukung utama untuk mengukuhkan NTB sebagai lumbung pangan nasional.
Keberadaan infrastruktur jalan telah membuka koneksi antar daerah, baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Hal ini akan memperlancar arus distribusi barang, termasuk hasil pertanian.
Selain itu, saat ini setidaknya sudah terbangun sejumlah bendungan besar, ditambah keberadaan bendung dan embung. Hal ini akan mendukung irigasi untuk lahan pertanian.
“Keberadaan infrastruktur ini akan mendukung perkembangan sektor pertanian dan peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Pj Gubernur NTB Miq Gite dalam sebuah seminar nasional bertema Transformasi Pembangunan NTB Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Mataram.
Seminar nasional yang dihadiri akademisi, praktisi, dan pejabat Pemprov NTB tersebut membahas berbagai strategi dan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan. Meliputi pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan inovasi.
Miq Gita menekankan pentingnya transformasi pembangunan untuk menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan potensi NTB secara maksimal.
Sebelumnya, Pj Gubernur NTB Miq Gite mengatakan, Provinsi NTB sedang pada satu tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tersebut, Pemprov NTB telah menetapkan lima rencana pembangunan infrastruktur strategis.
“Pembangunan lima infrastruktur strategis tersebut telah melalui berbagai pembahasan serta mengacu pada kebutuhan masyarakat dan daerah ke depan,” kata Miq Gite.
Di antara kelima infrastruktur strategis tersebut, yakni pembangunan jalan baypass atau port to port antara Pelabuhan Lembar, Lombok Barat dan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.
Pemprov NTB juga merencanakan pembangunan jalan lintas Utara dan Selatan Pulau Lombok. Jalur tersebut direncanakan dari Kota Mataram-KLU dan Lombok Tengah-KLU. Kedua jalur lintas tersebut tentu akan semakin membuka akses antar daerah, membuka peluang ekonomi, dan mengurangi kepadatan arur lalu lintas.
Selain itu, Pemprov NTB juga merencanakan untuk membangun sejumlah ruas jalan strategis dalam rangka mendukung pengembangan sektor perekonomian. Termasuk jalur menuju sentra industri, jasa, perikanan, pariwisata, termasuk berbagai sektor unggulan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi NTB.
“Tersedianya infrastruktur akan mendukung pengembangan berbagai sektor yang ada di daerah,” kata Pj Gubernur NTB Miq Gite.
Plh Kepala Dinas PUPR NTB Ir Hj Lies Nurkomalasari MT mengatakan, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mendukung berbagai sektor pembangunan, termasuk bidang pertanian.
Pembangunan infrastruktur jalan ini bukan saja menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun ada juga kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.
Untuk Provinsi NTB, saat ini terdapat 108 ruas jalan provinsi dengan panjang sekitar 1.484.43 km dan tingkat kemantapan 80,5 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 35,58 persen jalan provinsi berada di Pulau Lombok dan 64,42 persen berada di Pulau Sumbawa.
Pemprov NTB akan terus berikhtiar dan memprioritaskan program infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk melalui sektor pertanian.
Selain infrastruktur jalan, Pemprov NTB juga terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur berupa bendungan. Saat ini terdapat sekitar 14 bendungan besar yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa dengan status eksisting dan kondisi berfungsi dengan baik.
Di antaranya Bedungan Batujai, Pengga, Pandanduri, Mamak, Tiukulit, Gapit, Batu Bulan, Sumi, Pelaparado, Tanju Mila, Bintang Bano, Beringin Sila, Meninting, dan Tiu Suntuk.
Selain itu terdapat sekitar 547 bendung dan sekitar 211 embung. Khusus untuk Pulau Lombok, jumlah embung yang menjadi kewenangan Provinsi sekitar 38 embung.
Kabid SDA Dinas PUPR NTB L Kusuma Wijaya, ST.,MT mengatakan, keberadaan infrastruktur bendungan termasuk bendung dan embung tersebut akan mendukung program penambahan luas tanam dalam rangka meningkatkan produksi beras nasional.
Hal ini sesuai hasil rapat koordinasi percepatan peningkatan produksi beras nasional yang telah menyepakati penambahan luas tanam nasional. Penambahan ini dilakukan melalui peningkatan indeks pertanaman dengan memanfaatkan sumber air dari waduk, embung, jaringan irigasi air tanah, dan jaringan irigasi non waduk.
Untuk menindaklanjuti program penambahan luas tanam tersebut, Dinas PUPR NTB bersama dinas pertanian provinsi, kabupaten, dan kota melakukan koordinasi untuk membahas langkah strategis yang bisa diambil untuk percepatan peningkatan produksi beras nasional. (lil)
Editor : Haliludin