LombokPost-Pemprov NTB sudah mendapatkan Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali.
Akan tetapi pemerintah maupun masyarakat NTB diingatkan jangan terlalu bangga dengan prestasi atas laporan pengelolaan keuangan itu.
”WTP sudah tidak lagi bisa menjadi kebanggaan karena tidak menunjukkan atau membuktikan sebuah daerah, bahwa pengelolaan keuangannya benar-benar baik," kata salah satu anggota DPRD Provinsi NTB TGH Mahally Fikri.
Menurutnya, tidak ada jaminan dengan opini WTP tersebut pengelolaan keuangan sudah baik. Sebab, indikator dalam penilaian itu adalah administrasinya.
”Terhadap administrasi pengelolaan keuangan sudah bagus sesuai dengan sistem yang diatur," jelasnya ketika diwawancara Lombok Post, (11/6).
Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB itu menerangkan, yang paling penting dari prestasi tersebut adalah implementasinya.
Yaitu para penyelenggara pemerintahan di Bumi Gora bisa menjalankan pemerintahan dengan baik dan bersih.
"Faktanya kita belum bebas dan bersih dari korupsi. 13 kali (WTP) biasa saja," tambah Mahally Fikri.
Bahkan dia menyebut, tidak ada hebatnya suatu daerah yang secara konsisten meraih Opini WTP.
Sebab, sejauh ini dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat.
"Dampaknya apa sih dalam perbaikan pemerintahan, tidak kita rasakan. Malah tetap ada pejabat ditangkap aparat. Seolah memframing hebat sekali. Tidak begitu," katanya lagi.
Akan tetapi bukan berarti opini WTP itu tidak baik. Akan tetapi yang perlu dipahami adalah, bahwa penghargaan itu sudah bagus dalam pencatatan dan administrasi keuangan.
"Sesungguhnya harapannya adalah, tata laksana pemerintah berjalan secara jujur dan baik," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Terpisah, Pj Sekda NTB Ibnu Salim mengatakan, pemprov sangat bersyukur dengan pencapaian opini WTP ke-13 kali.
Ini bagian dari penilaian dan apresiasi terhadap tata kelola laporan keuangan Pemda.
"Selanjutnya, kita akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI dalam waktu 60 hari," ujarnya.
Ibnu berharap, Pemprov NTB terus bisa mempertahankan prestasi dalam laporan keuangan tersebut.
Dia menegaskan, upaya itu akan dibarengi dengan ikhtiar melakukan pembenahan dan penyempurnaan terhadap saran dan masukan BPK RI dan tim pemeriksa BPK RI Perwakilan NTB.
Paripurna dalam rangka penyerahan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov NTB tahun 2023 digelar DPRD Provinsi NTB pada Senin (10/6) lalu.
Dalam kesempatan itu, hadir Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi.
Dalam sambutannya saat paripurna, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menyampaikan capaian opini WTP ke-13 kalinya secara berturut-turut itu diharapkan jadi motivasi dan kepercayaan diri untuk terus berikhtiar mengelola keuangan daerah menjadi lebih baik.
Dia juga menyampaikan komitmen Pemprov NTB untuk segera melaksanakan seluruh rekomendasi BPK RI. Seperti yang diketahui, BPK RI memberikan lima catatan terkait LHP BPK itu. (bib/r11)
Editor : Kimda Farida