LombokPost--Pemprov NTB bersiap melakukan pemekaran OPD, menyusul bertambahnya kementerian/lembaga di kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.
Sekda NTB Lalu Gita Ariadi mengungkapkan terhadap kebijakan tersebut, pemprov sudah mengantisipasi, ketika nantinya diturunkan ke daerah.
“Jangan-jangan juga akan terjadi, bahwa apa yang menjadi arahan pemerintah pusat di break down untuk menjadi kebijakan yang sama,” terangnya, saat ditemui Rabu (16/10).
Menurut Gita, pemekaran kementerian/lembaga merupakan hal lumrah terjadi dalam struktur pemerintahan, sebab di pemerintahan sebelumnya juga melakukan hal serupa.
”Dulu, kebudayaan itu gabung dengan pariwisata, gabung dengan pendidikan, kemudian kalau sekarang berubah lagi, karena ada undang-undangnya masing-masing,” jelasnya.
Bahkan Sekda memandang positif pemecahan kementerian/lembaga itu, agar pemerintah bisa menangani dan menjalankan program strategis nasional.
Dirinya menegaskan pemprov akan tetap mengikuti bagaimana petunjuk dari pemerintah pusat.
”Kalau di pusat diperintahkan demikian, kita akan mengikuti,” ujarnya.
Begitu juga dengan pimpinan yang akan mengisi posisi atau jabatan kepala OPD, pemprov juga telah mengantisipasinya.
“Sumber daya kita sudah ada,” ujarnya.
Sebab sejatinya, program pemerintah pusat dan pemda harus sejalan.
Apapun kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), harus menginspirasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Jadi arah pembangunan kita semua dengan pusat harus inline, jadi mungkin dengan semua ini dapat menciptakan akselerasi pembangunan,” terangnya.
Dari kebijakan itu pula, pemprov juga sudah bersiap jika pemecahan OPD akan menambah beban belanja pegawai.
Sekda yakin, ketika kebijakan tersebut diturunkan ke pemda, pemerintah pusat telah menyiapkan regulasi terkait.
“Ketika ada perubahan, pasti ada regulasi terhadap kebijakan itu, tentu semua kita akan berhitung, yang penting norma kita jalankan, ada persentase agar tidak boros dan konsumtif, nanti semua kita lihat bagaimana,” pungkas Gita.
Sejalan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB H Fathurrahman mengatakan nanti pasti ada pedoman resmi yang akan dirilis Kemendagri. “Pasti kami akan melihat substansi dari OPD yang dimekarkan, nanti kita sesuaikan dengan beban kerja yang ada,” ujarnya. (yun/r11)
Editor : Kimda Farida