LombokPost-Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat membuat revitalisasi tiga pelabuhan perikanan di NTB sulit terealisasi. Pelabuhan Sape di Bima, Pelabuhan Soro Adu di Dompu, dan Pelabuhan Tanjung Luar di Lombok Timur sebelumnya direncanakan mendapat anggaran Rp 50 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
“Kalau memang begitu, kami menghormati dan menghargai kebijakan nasional,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim kepada Lombok Post.
Revitalisasi pelabuhan perikanan dinilai krusial untuk menggerakkan ekonomi wilayah pesisir NTB. Saat Dislutkan NTB memaparkan program ini di hadapan Bappenas dan KKP, dampak ekonominya dinilai signifikan dalam jangka panjang.
“Ini akan berdampak besar. Kami ingin wilayah pesisir memiliki pusat ekonomi yang berkembang,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga ingin meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pesisir. Di Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar, misalnya, sarana dan prasarana perlu diperbaiki, mengingat tingginya aktivitas bongkar muat kapal nelayan.
Dari tinjauan Dislutkan NTB, bukan hanya kualitas, tetapi juga kuantitas fasilitas di pelabuhan masih kurang. Tempat penyimpanan ikan terbatas, produksi es minim, serta fasilitas pendaratan ikan belum layak untuk bongkar muat.
“Pelabuhan perikanan lain juga membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana,” jelasnya.
Revitalisasi pelabuhan perikanan juga mendukung industri perikanan tangkap. Muslim menyebut perairan NTB masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dan 713, yang kaya akan potensi ikan tuna.
“NTB adalah salah satu penyuplai tuna terbesar ke Bali. Fasilitas bongkar muat di pelabuhan perikanan harus memadai untuk mendukung industri ini,” terangnya.
Meski anggaran tertunda, Muslim optimistis dana tersebut masih bisa diperoleh kembali oleh Pemprov NTB. Ini hanya soal penundaan, bukan pembatalan.
“Bukan dibatalkan, tetapi hanya ditunda atau dicadangkan. Saat kapasitas fiskal sudah memadai, kemungkinan besar anggaran akan dikembalikan sesuai perencanaan,” tandasnya.
Senada, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi juga meyakini anggaran yang ditarik telah dicadangkan dan nantinya dikembalikan berdasarkan kebutuhan riil. “Nah, kita berharap begitu, sehingga yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari mekanisme anggaran,” katanya. (yun/r7)
Editor : Jelo Sangaji