LombokPost-Penyaluran beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) segera dibuka kembali oleh pemerintah pusat.
“Iya, sudah ada tanda-tanda. Saya tanya ke Bapanas (Badan Pangan Nasional, Red), dalam waktu dekat penyaluran SPHP untuk wilayah Zona 1 akan direalisasikan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB H Abdul Aziz.
Sebelumnya, pemerintah pusat menghentikan sementara penyaluran beras SPHP sejak 7 Februari dan menggantinya dengan beras premium.
Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani menjelang panen raya padi yang diperkirakan berlangsung Februari–April.
Namun, aturan itu kini akan dicabut. Aziz mengatakan, penyaluran beras SPHP sudah mulai berjalan secara nasional. Bapanas membagi zonasi ketahanan pangan menjadi tiga.
Zona 1 meliputi Jawa, Bali, NTB, Lampung, dan Sumatera Selatan. Zona 2 mencakup Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, serta Kalimantan. Sementara Zona 3 terdiri dari Maluku dan Papua.
“Zona 2 dan 3 sudah dilakukan penyaluran, sekarang tinggal kita di Zona 1,” ujarnya.
Pemerintah pusat menganggap wilayah dalam Zona 1 sebagai daerah produsen padi dengan surplus produksi setiap tahun.
Meski demikian, masyarakat tetap membutuhkan beras murah SPHP.
“Ini masih diminati masyarakat kita, tapi kita tunggu dulu perintah dari Bapanas. Kalau sudah ada, pasti Bulog akan mengeluarkan beras SPHP itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sebelum Lebaran, Insya Allah,” kata mantan Pjs Bupati Lombok Tengah tersebut.
Menurutnya, keputusan pemerintah menyalurkan kembali beras SPHP didasarkan pada gejolak harga di pasaran.
Kenaikan harga bahan baku beras memicu persaingan harga di antara pengusaha, yang turut mendorong lonjakan harga beras.
“Kalau bahan baku mahal, pasti berdampak ke kenaikan harga. Pemerintah ingin produsen sejahtera, pedagang untung, dan konsumen tersenyum. Harus ada harmoni, nggak boleh yang satu untung, yang lain dirugikan,” kata Aziz.
Ketika perintah penyaluran beras SPHP disetujui Bapanas, NTB tidak akan mendapatkan kuota khusus. Distribusi akan disesuaikan dengan kebutuhan saat operasi pasar atau gerakan pangan murah (GPM).
“Seperti biasa, nggak ada alokasi. Kapan dibutuhkan saat operasi pasar dan GPM,” tegasnya.
Aziz memastikan, kembalinya beras SPHP tidak akan mengganggu pasar.
Panen raya padi diperkirakan mencapai puncaknya pada akhir Maret hingga April. Setiap jenis beras sudah memiliki konsumennya masing-masing.
“Saya pikir nggak apa-apa. Saat panen raya, masyarakat mungkin ingin menikmati beras baru, mungkin lebih enak dan nyaman. Tetapi ada juga yang tetap memilih beras SPHP,” tandasnya.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB Sri Muniarti menambahkan, penyaluran beras SPHP tidak terbatas pada kelompok tertentu.
Masyarakat penerima bantuan pangan (Bapang) maupun bukan tetap bisa membeli beras ini dengan harga yang telah ditetapkan.
”Masyarakat NTB bisa mengakses beras SPHP di pasar umum melalui jaringan pengecer yang sudah bermitra dengan Bulog di pasar tradisional,” jelasnya. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida