LombokPost-Kondisi sejumlah perusahaan daerah (BUMD) milik Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota di NTB disorot anggota Gapensi NTB H Salman. Menyusul banyaknya persoalan yang membelit perusahaan daerah ini. Mulai dari pelanggaran izin, perusahaan yang rugi, hingga ada yang terseret kasus korupsi.
"Secara umum kami melihat belum ada yang bagus karena belum ada BUMD yang bisa menyumbangkan PAD maksimal untuk daerah," kata Salman.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya selektif dalam mengevaluasi alasan pendirian BUMD. Melihat bagaimana keberlanjutan operasional perusahaan daerah tersebut. Termasuk pengisian pejabat pengelolanya. Baik jajaran direksi, komisaris, maupun pengawasnya.
"BUMD yang ada sekarang ini menurut saya hampir semua sakit dan dibuat sakit. Ada yang sakit parah seperti PT GNE (Gerbang NTB Emas) milik Pemprov NTB hingga PT Tripat milik Pemkab Lombok Barat," kritiknya.
Bukan tanpa alasan politisi Golkar Mataram tersebut mengatakan demikian. Dirut PT GNE misalnya, terseret kasus pelanggaran pengeboran air tanah. Sementara PT Tripat, mantan dirutnya saat ini menjadi narapidana kasus korupsi. Ditambah lagi dia menjadi tersangka untuk kali kedua dalam kasus yang berbeda, kaitannya dengan Lombok City Center (LCC) yang masih sengkarut.
"Ada juga yang luarnya kelihatan bagus tapi dalamnya sakit seperti bank milik pemerintah daerah," sesal pria yang menjadi advokat ini.
Menurutnya, seharusnya BUMD dikelola orang yang profesional. Memiliki latar belakang pekerja keras dan minimal memiliki jiwa bisnis. "Karena modalnya sudah ada dari pemda, kantor sudah disediakan, dan bidang usahanya sudah jelas," lanjutnya.
Jika BUMD tidak bisa menyetor keuntungan atau dividen maksimal kepada pemda sebagai pemegang saham, menurutnya itu perlu dipertanyakan. Anehnya, BUMD yang ada saat ini tidak bisa membayar utang bahkan menjaminkan aset pemda sebagai modal. Sehingga sudah selayaknya direksi, komisaris, dan jajarannya dimintai pertanggungjawaban hukumnya. "Jangan sampai para direksi hanya mencari makan di BUMD, bukan berniat memajukan usaha BUMD itu sendiri," lanjut pria yang pernah maju sebagai calon wali kota Mataram tersebut.
Persoalan BUMD sekarang ini menurutnya kerap dijadikan alat politik. BUMD diisi oleh tim politik yang di dalamnya diisi pensiunan hingga orang yang tidak mengerti bisnis. “Maka, kolega pemerintahan aktif harus dibersihkan kalau mau BUMD itu maju,” sarannya.
Untuk pengisian jabatan direktur dan komisaris, Salman berharap pemerintah menjauhi kepentingan politik. Orang yang ditempatkan harus punya jiwa bisnis dan punya integritas. Jika diperlukan, direktur utama harus menyerahkan jaminan materi. "Sehingga kalau dia merugikan dan membuat BUMD itu rugi, jaminannya disita dan di lelang dan supaya Dirut BUMD itu tidak seenaknya keluar mencari pekerjaan di tempat lain," usulnya.
Pemerintah daerah disarankan memaksimalkan PAD dengan membentuk BUMD yang mengurus bidang tertentu. Terutama yang menjadi sumber PAD yang vital. Dengan catatan harus dipikirkan juga pengelolaannya harus profesional.
Khusus di Kota Mataram, suami dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram Hj Zaitun ini menilai sudah selayaknya dibentuk BUMD baru. "Sangat perlu dan cocok untuk membentuk BUMD terutama yang mengurus sumber PAD seperti parkir, pasar, reklame, serta bisa membangun usaha lainnya," ujarnya.
Salman mengatakan, sampai sekarang, sumber PAD vital tersebut belum bisa dikelola maksimal oleh Pemkot Mataram. (ton/r1)
Editor : Jelo Sangaji