LombokPost-Proyek Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Desa Ekas Buana, Lombok Timur, semakin tidak jelas. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim mengungkapkan, hingga kini belum ada perkembangan dari pemerintah pusat.
“Sampai sekarang nggak ada laporan lagi,” terangnya, Rabu (12/3).
Muslim mengatakan, pada 2024 Pemprov NTB menerima surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyatakan proyek Kalamo belum bisa direalisasikan. Namun, pemerintah berjanji akan mengupayakan proyek senilai Rp 20 miliar itu di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Memasuki Maret 2025, tidak ada lagi pembahasan mengenai Kalamo di KKP. Padahal, proyek ini dirancang untuk menata kawasan pesisir dengan berbagai fasilitas yang mendukung pengembangan kampung nelayan dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.
Rencana awal mencakup pembangunan cold storage, pabrik es, rehabilitasi dermaga, pembangunan Satuan Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBM), hingga rehabilitasi kantor koperasi. Selain itu, ada program pelatihan dan pemberdayaan nelayan.
Pemprov NTB sendiri telah menyiapkan dokumen pendukung, termasuk Detail Engineering Design (DED) yang mencakup perencanaan teknis, spesifikasi, dan anggaran. “Ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi nelayan kita, lokasi di Teluk Ekas juga sudah deal,” kata Muslim.
Pemkab Lombok Timur juga sempat mempertanyakan kelanjutan proyek ini, tetapi keputusan tetap berada di pemerintah pusat. Terlebih, efisiensi anggaran membuat pembangunan harus mengutamakan skala prioritas.
“Kewenangan ada di pusat. Kita tunggu saja. Kita juga ingin Kalamo ada di NTB, tetapi sekali lagi, itu keputusan di pusat,” tandasnya. (yun/r7)
Editor : Redaksi Lombok Post