LombokPost-Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berencana menata ulang Taman Wisata Perairan Gili Trawangan, untuk menciptakan wisata berkelanjutan yang memberi dampak positif bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi rencana Pak Gubernur,” kata Kepala UPTD Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) Mawardi Khairi kepada Lombok Post, Senin (17/3).
Namun, sebelum rencana itu direalisasikan, ia menyarankan Pemprov NTB menindaklanjuti permohonan perubahan status kawasan Gili Trawangan yang sebelumnya diusulkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB ke pemerintah pusat.
Kawasan tiga gili itu telah lama ditetapkan sebagai hutan konservasi atau taman wisata alam laut sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 92/Kpts-II/Menhut/2001 dan Keputusan Menteri LHK Nomor 6598/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2//10/2021. Status ini membatasi ruang gerak dalam penataan, baik di darat maupun laut, serta menjadi alasan minimnya investasi akibat ketidakpastian hukum bagi investor dan masyarakat.
“Semuanya terhambat di situ. Ini yang membuat orang belum ingin bekerja sama dengan pemprov, jadi kepastian hukum harus diprioritaskan,” jelasnya.
Untuk menata kawasan Taman Wisata Perairan Gili Tramena, Pemprov NTB juga harus melibatkan stakeholder terkait, seperti masyarakat, pengusaha hotel dan restoran, serta Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. BKKPN merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
“Kawasan perairan Gili Tramena masuk wilayah kerja mereka,” tegas Mawardi.
Terkait rencana menjadikan Gili Tramena sebagai wisata berkelanjutan, ia menilai harus ada kesepahaman antara masyarakat, pengusaha, dan BKKPN Kupang.
“Dari diskusi kami dengan BKKPN, laut lebih terjaga jika jumlah wisatawan ke gili tidak terlalu banyak. Mereka melakukan riset saat gempa dan pandemi, ketika wisatawan berkurang, pertumbuhan terumbu karang membaik dan kualitas air meningkat. Penyebabnya? Carrying capacity,” paparnya.
BKKPN Kupang mengusulkan pembatasan kuota wisatawan yang menyelam di perairan Gili Tramena. Namun, pengusaha hotel dan restoran menolak, karena paket menyelam menjadi daya tarik utama yang mereka tawarkan kepada wisatawan.
“Hampir semua tamu yang menginap di Gili Tramena ingin menyelam. Ini bagian dari paket wisata yang ditawarkan pengusaha. Jadi, wisatawan datang tidak hanya untuk menginap, tapi juga menyelam,” jelas Mawardi.
Perbedaan pandangan ini menjadi tantangan. Dari perspektif BKKPN Kupang, pembatasan jumlah penyelam dapat mengurangi wisatawan. Sebaliknya, pengusaha menginginkan wisatawan sebanyak mungkin agar bisnis tetap berjalan. “Ini pekerjaan rumah yang harus dicarikan jalan tengah oleh pemprov,” tandasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, penataan Gili Trawangan bertujuan mengembangkan kawasan wisata yang lebih terkelola dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah.
“Kami akan menata ulang Gili Trawangan agar lebih sustainable ke depannya,” kata Iqbal.
Pihaknya telah menggelar pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pengusaha, untuk membahas langkah-langkah penataan yang lebih baik di Gili Trawangan. (yun/r7)
Editor : Akbar Sirinawa