LombokPost-Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri selama lima tahun ke depan. Berbagai sumber pendanaan di luar APBD tengah dikonsolidasikan, salah satunya melalui penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB.
Hal itu ditegaskan Gubernur Iqbal dalam acara NTB Berzakat di Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/3). "Salah satu fokus kita dalam lima tahun ke depan adalah pengentasan kemiskinan. Saya yakin ini juga dilakukan pendahulu-pendahulu saya," kata Iqbal.
Ia menyebut potensi zakat di NTB masih sangat besar. Pemprov NTB mendukung penuh upaya Baznas dalam memaksimalkan pengumpulan zakat, baik dari ASN, BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta yang beroperasi di NTB.
Untuk memperkuat pengelolaan zakat, Pemprov NTB akan menerbitkan peraturan gubernur (pergub). Dengan regulasi tersebut, pengumpulan dan pengelolaan zakat diharapkan berjalan optimal, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
"Pada akhirnya, zakat harus mampu mengubah status penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki). Inilah peran zakat dalam pengentasan kemiskinan," ujar Miq Iqbal, sapaan akrabnya.
Dalam acara itu, Miq Iqbal secara simbolis membayar zakat melalui Baznas NTB. Hal serupa dilakukan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, serta sejumlah kepala OPD Pemprov NTB.
Iqbal dan Dinda juga menyerahkan berbagai bantuan produktif kepada penerima manfaat. Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Pemprov NTB mendapat bantuan Rp 300 ribu per orang, sementara mualaf menerima Rp 3 juta per orang. Bantuan penelitian juga diberikan kepada mahasiswa dengan rincian Rp 1 juta untuk S1, Rp 2 juta untuk S2, dan Rp 3 juta untuk S3. Insentif untuk guru TPQ berkisar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta, sedangkan bantuan usaha produktif binaan Baznas mencapai Rp 8 juta, termasuk gerobak usaha.
Ketua Baznas NTB TGH Muhammad Said Ghazali mengatakan potensi zakat di NTB mencapai Rp 2,8 triliun, namun saat ini yang terkumpul baru Rp 190 miliar. Ia berharap dukungan Gubernur NTB untuk memaksimalkan pengumpulan zakat.
"Saat ini, zakat masih didominasi dari ASN. Potensi zakat dari badan dan instansi vertikal belum tergarap. Kami butuh dukungan pemerintah," ujar Said.
Untuk meningkatkan pengumpulan zakat, menurutnya, instansi vertikal seperti Bank Indonesia serta perusahaan besar seperti PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) perlu mengeluarkan zakat perusahaan. Potensi zakat juga terdapat di sektor pertanian, peternakan, dan profesi lainnya.
"Kami mohon bantuan Gubernur NTB agar instansi vertikal berzakat ke Baznas NTB," tandasnya. (mar/r7)
Editor : Akbar Sirinawa