LombokPost-Kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) di Pulau Lombok memprihatinkan. Dari total 3.824 tiang PJU, hanya sekitar 30 persen yang berfungsi menerangi jalan raya.
“Begitulah kondisinya saat ini,” ujar Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Mohammad Faozal saat ditemui Selasa (8/4).
Banyak PJU tidak berfungsi akibat berbagai persoalan.
Mulai dari jaringan yang tidak lagi terkoneksi, perangkat dicuri, hingga kabel yang sengaja dipotong oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Contoh, PJU di jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemprov NTB, kita menggunakan solar cell. Ini juga bermasalah karena banyak yang tidak berfungsi akibat komponennya tidak lengkap, seperti baterai yang hilang,” jelasnya.
Di sisi lain, karena PJU merupakan perangkat elektronik yang memerlukan pemeliharaan dan perbaikan berkala, dibutuhkan anggaran cukup besar.
Namun, di tengah efisiensi anggaran saat ini, kegiatan pemeliharaan PJU di jalan nasional dan provinsi sangat sulit dilakukan.
Faozal menyebut, pemeliharaan PJU di jalan nasional biasanya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB.
“Sampai hari ini mereka sedang rasionalisasi belanja, belum tersedia anggaran untuk itu,” terangnya.
Ia menegaskan, fungsi utama PJU adalah memberi pencahayaan buatan bagi pengguna jalan agar merasa aman saat beraktivitas di malam hari.
Penerangan ini juga dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat melihat kondisi jalan secara jelas, sehingga meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
“Harus dipahami bersama bahwa PJU ini bukan alat penerangan semata, tetapi alat keselamatan. Itu yang paling penting,” ujarnya.
Faozal menyayangkan banyaknya kecelakaan malam hari yang disebabkan PJU tak berfungsi. Salah satunya akibat pengendara menabrak pembatas jalan karena minimnya penerangan.
“Kalau PJU ini mati dan akhirnya pengendara banyak yang kecelakaan, yang salah siapa? Ini harus menjadi fokus perhatian kita bersama,” kata mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB itu.
Ia menyebut Kemenhub dan Pemprov sedang berupaya mencari solusi. Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama menjaga fasilitas yang mendukung keselamatan masyarakat.
“Ini yang sekarang kita cari pola-pola untuk penanganannya. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan,” tandasnya. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida