LombokPost-Pemprov NTB langsung menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan dokumen perencanaan revitalisasi irigasi.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB Muhammad Taufieq mengatakan, rapat pendahuluan telah digelar bersama Dinas PUPR NTB dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara (NT) 1.
“Kami sudah melaksanakan rapat pendahuluan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rencana pengajuan revitalisasi irigasi ini,” terangnya, Rabu (9/4).
Ia menjelaskan, revitalisasi ini ditujukan untuk mengairi 20 ribu hektare sawah petani, baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa.
Dalam rapat itu, Distanbun meminta data dari BBWS NT 1 mengenai titik-titik kerusakan saluran irigasi.
Kerusakan umumnya terjadi karena usia bangunan, kurangnya perawatan, dan keterbatasan anggaran.
“Kita butuh data itu, memang kewenangannya ada di BBWS tetapi kita harus tahu, kalau ada saluran irigasi yang harus kita perbaiki, maka berapa panjangnya, dan itu bisa mengairi berapa luas lahan sawah, atau berapa penambahan IP (Indeks Pertanaman),” jelas Taufieq.
Ia menegaskan revitalisasi ini tidak akan tumpang tindih dengan program BBWS.
“Tidak double, kita pastikan beda lokusnya,” sambungnya.
Taufieq belum menyebut batas waktu penyusunan dokumen, namun memastikan data yang disusun tidak asal-asalan.
“Kita harus masukkan data secara detail, dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Menurut dia, saluran primer harus berfungsi baik agar air bisa mengalir ke saluran sekunder hingga tersier.
Sistem irigasi yang optimal akan mendukung produksi pangan secara maksimal.
“Jangan sampai perbaikan di hulu kita lakukan namun tidak teraliri sampai ke bawah, kita juga harus memastikan ada sumber air, misal dari bendungan atau embung, ini semuanya satu paket,” katanya.
Ia menyebut, dengan optimalisasi saluran irigasi, produksi gabah kering giling bisa meningkat lebih dari 100 ribu ton dari luasan 20 ribu hektare, dengan produktivitas rata-rata 5,2 ton per hektare.
Mengenai kebutuhan anggaran, belum ada perhitungan final, namun Taufiek memperkirakan Rp 100 miliar sudah cukup.
“Kalau anggaran yang dibutuhkan 100 miliar, itu agak leluasa kita maksimalkan, tidak hanya nanti untuk 20 ribu hektare tapi bisa saja lebih,” ujarnya.
Ia menegaskan, tujuan program ini adalah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kita sedang berjibaku sekarang ini bukan lagi memikirkan NTB, karena kita daerah yang surplus, kita memikirkan dampak yang lebih luas, sehingga sepatutnya pemerintah pusat memberi perhatian khusus kepada NTB,” tandasnya.
Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, revitalisasi perlu dilakukan terhadap saluran irigasi yang dibangun sejak era Presiden Soeharto.
Banyak saluran lama belum tersentuh perbaikan.
“Kami mohon dukungan Pak Presiden untuk melakukan revitalisasi saluran irigasi sebagai strategi untuk meningkatkan produksi pertanian di NTB,” ujarnya. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida