LombokPost-Provinsi NTB memiliki potensi agromaritim besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kepala Bappeda NTB H Iswandi menegaskan komitmen Pemprov NTB, di bawah Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri, untuk memperkuat sektor tersebut sebagai pilar utama pembangunan daerah.
Hal ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. "Kita perlu memperluas pertumbuhan ekonomi NTB dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam di wilayah daratan," katanya.
Baca Juga: Tembus Pasar yang Luas, Pelaku UMKM KLU Belajar Desain Kemasan Produk
Untuk mengelola dan mengembangkan potensi tersebut, diperlukan kolaborasi riset dari pihak terkait dan perencanaan berbasis data agar lebih terukur dan terarah. Pemprov pun melaksanakan workshop Enhancing Marine Environmental Governance (EMERGE) NTB, dengan melibatkan IPB, BRIN, FIP2B Provinsi NTB, PKSPL, Universitas Teknologi Sydney (UTS), KNTI, dan OPD terkait.
Saat ini, NTB sedang mengubah paradigma pembangunan dari pendekatan agrikultur konvensional menuju agromaritim yang memadukan kekayaan daratan dan laut. Wilayah perairan NTB yang mencakup 59 persen dari total luas wilayah kini diprioritaskan sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.
"Selama ini, sektor kelautan dan perikanan dianggap sebagai sub-sektor. Ke depan, sektor ini harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, sejajar atau bahkan lebih menonjol dibandingkan sektor pertanian," tegas Iswandi.
Dalam RPJMD mendatang, NTB ditargetkan menjadi kawasan pertumbuhan nasional dengan fokus pada industri pariwisata dan penguatan komunitas berbasis kelautan. Transformasi ekonomi NTB diarahkan agar pertumbuhannya inklusif, tidak hanya bergantung pada satu sektor seperti tambang. Program prioritas yang dirancang antara lain pengembangan kawasan garam, sentra akuakultur, kawasan konservasi laut, dan pusat perikanan tangkap.
Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat lokal, untuk menciptakan ekosistem agromaritim yang terintegrasi. "SMK berbasis kelautan harus dibangun di sekitar pelabuhan perikanan agar siap menghasilkan tenaga kerja terampil di sektor ini," kata Iswandi.
Sektor kelautan dan perikanan NTB saat ini berkontribusi sekitar 4,3 persen terhadap PDRB daerah. Pemerintah menargetkan kontribusi ini meningkat seiring program hilirisasi dan industrialisasi komoditas kelautan. NTB, yang memiliki wilayah perairan lebih luas daripada daratan, juga sangat potensial sebagai lumbung pangan perikanan dan hasil laut.
"Untuk keluar dari kemiskinan, kita harus memaksimalkan potensi laut, karena sektor pertanian sangat dibatasi oleh regulasi harga, sedangkan laut menawarkan peluang," jelasnya. Harapannya, riset ini dapat segera diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan NTB dan menjadi acuan kebijakan strategis lima hingga dua puluh tahun ke depan.
"Riset bukan untuk disimpan di rak, tetapi harus diimplementasikan. NTB ingin menjadi model pembangunan agro-maritim yang terintegrasi dan berkelanjutan," tandasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan, workshop ini menandai dimulainya riset Enhancing Marine Environmental Governance in Southeast Asia, yang berfokus pada kemiskinan dan kerentanan pangan di NTB. "Riset ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai kondisi kemiskinan, khususnya terkait ketahanan pangan," jelasnya.
Riset ini juga akan memetakan program pemerintah yang telah berjalan, untuk menilai efektivitas dalam mengatasi kerentanan masyarakat pesisir. "Kegiatan ini sangat penting bagi pemerintah daerah, dan saya mengapresiasi inisiatif pelaksanaan riset ini. Kami siap mendukung teknis maupun kebijakan yang dibutuhkan para peneliti," ujarnya.
Muslim berharap hasil riset dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi nelayan tradisional. "Mudah-mudahan ini menjadi tonggak penting dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan dan inklusif, serta memperkuat sinergi antar-lembaga untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat NTB," pungkasnya. (yun/r7)
Editor : Prihadi Zoldic