LombokPost-Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB menerima kunjungan sejumlah peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Mataram, Sabtu (19/4).
Kunjungan ini bagian dari kolaborasi BRIN dengan Pemprov NTB dalam riset di berbagai sektor, termasuk pariwisata.
Pada kesempatan itu, anggota BPPD NTB Dewantoro Umbu Joka menyampaikan kekhawatirannya terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini sudah kami sampaikan,” terangnya saat ditemui Lombok Post.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Dampaknya dinilai signifikan terhadap industri perhotelan.
Di daerah seperti NTB yang mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, keberadaan perjalanan dinas sangat penting.
Hal ini berkaitan erat dengan tingkat okupansi hotel serta pelaksanaan kegiatan Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) yang menjadi andalan utama industri perhotelan di NTB.
Kebijakan tersebut, menurut Dewantoro, memicu efek domino pada sektor perhotelan.
Ketika okupansi menurun dan kegiatan MICE berkurang, mata rantai pelaku UMKM yang menyuplai kebutuhan hotel turut terdampak.
Sebagai pelaku usaha perjalanan wisata, Dewantoro menyebut potensi perputaran uang di sektor ini tergolong tinggi.
Berdasarkan pengalamannya, satu pejabat yang melakukan perjalanan dinas ke Lombok, minimal menghabiskan Rp 5 juta.
Angka tersebut mencakup biaya menginap tiga hari dua malam, sewa transportasi, makan, dan belanja oleh-oleh.
“Kita hitung minimal lagi nih, bayangkan ada 200 ribu tamu MICE per tahun yang datang ke Lombok dengan biaya minimal Rp 5 juta. Potensi perputaran uang bisa mencapai Rp 1 triliun. Ketika efisiensi anggaran ini diterapkan, potensi itu hilang,” ungkapnya.
Dewantoro berharap keluhan ini dapat diteruskan BRIN melalui hasil penelitian kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Pariwisata.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan ulang, terlebih NTB telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.
“Bagaimana mau jadi super, kalau kebijakan di tingkat pusat tidak mendukung keberlangsungan industri pariwisata. Kalau daya beli masyarakat menurun, pendapatan berkurang, dan PHK meningkat, pemerintah juga yang repot,” pungkasnya.
Ketua BPPD NTB Sahlan M Saleh mengakui sektor MICE memiliki pengaruh besar dalam memutar roda pariwisata NTB.
Ketika kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, dampak negatifnya pun sangat terasa. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida