Kegiatan tersebut dibuka Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan, Rabu pagi (23/4).
Pembukaan dihadiri para pejabat utama (PJU) Polda NTB dan jajaran fungsi kehumasan se-Pulau Lombok.
Sementara para personel humas dari Pulau Sumbawa bergabung secara virtual.
Materi bimtek disampaikan Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro dan komisioner KPID NTB.
Mengusung tema “Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kualitas pelayanan informasi publik, khususnya di lingkungan kepolisian.
Dalam sambutannya, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di era keterbukaan informasi.
Dikatakan, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), punya peran strategis dalam memastikan informasi yang dibutuhkan publik bisa diakses dengan baik.
“Saya harap semua peserta serius mengikuti bimtek ini, agar bisa benar-benar paham tugasnya sebagai penyedia informasi,” pesan kapolda.
Kadiv Humas Polri dalam amanatnya yang dibacakan Karo PID Brigjen Pol Tjahyono menyampaikan, keterbukaan informasi sebagai bagian dari komitmen Polri menjadi lebih profesional dan humanis.
“Polri memang wajib menyampaikan informasi secara terbuka, tapi juga harus tahu mana informasi yang memang harus dijaga kerahasiaannya. Kita ingin menghadirkan Polri yang humanis lewat setiap informasi yang dibagikan ke publik,” katanya.
Bimtek tersebut diharapkan menjadi bekal berharga bagi para personel humas Polri, agar mereka bisa mengelola informasi publik secara cerdas, profesional, dan dapat makin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (*)
Editor : Marthadi