LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memiliki misi khusus di balik rotasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud). Abdul Aziz yang baru dilantik langsung diberi pekerjaan rumah membenahi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Saya memang ditugaskan Pak Gubernur yang utama untuk membereskan DAK. Itu saja,” kata Kadikbud NTB Abdul Aziz saat ditemui usai acara pelepasan Yanmu NW Praya, Minggu (4/5).
Menurutnya, tata kelola DAK menjadi perhatian serius Gubernur Iqbal. DAK harus dimanfaatkan tepat sasaran untuk memperbaiki fasilitas pendidikan SMA/SMK sederajat. Alokasi anggaran juga harus bebas dari praktik korupsi dan gratifikasi.
“Pokoknya banyak hal yang harus diselesaikan di DAK ini. Sudah saya sampaikan ke seluruh kepala sekolah apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan DAK. Masyarakat harus bisa mengakses informasi terkait alokasi, penggunaan, dan laporan pelaksanaan. Karena itu, sistem digitalisasi perlu diperkuat.
“Publikasikan laporan keuangan secara berkala dan akurat,” ucap Aziz.
Pengawasan juga menjadi poin penting. Ia mendorong pengawasan internal melalui pembentukan tim khusus di Dikbud, serta pengawasan eksternal lewat audit independen.
“Nanti kami sampaikan lebih jauh tentang pengelolaan DAK. Karena saya kan baru masuk,” kata mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB itu.
Dana DAK Dikbud NTB menjadi sorotan setelah mantan Kabid SMK Ahmad Muslim ditetapkan sebagai tersangka pungli. Ia ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 Desember 2024 di ruang kerjanya.
Dari hasil penyelidikan, terungkap adanya permintaan fee sebesar 5–10 persen dari proyek DAK untuk pengadaan perlengkapan di salah satu SMK di Mataram. Fee itu diduga mengalir ke oknum pejabat Pemprov NTB.
Mantan Kadikbud NTB Aidy Furqan juga telah diperiksa penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram pada pertengahan Januari lalu.
Diketahui, anggaran DAK fisik bidang pendidikan 2024 yang dikelola Dikbud NTB mencapai Rp 180 miliar. Rinciannya, SMA Rp 76 miliar, SMK Rp 98 miliar, dan SLB Rp 5 miliar.
“Tapi dana sebesar ini belum dirasakan manfaatnya oleh para siswa kita di NTB,” tegas Anggota DPRD NTB Muhammad Aminurlah.
Menurutnya, banyak pekerjaan fisik DAK 2024 yang belum tuntas. Salah satunya rehabilitasi SMAN 1 Parado, Kabupaten Bima. Hingga kini, progresnya masih minim. Dana miliaran rupiah digunakan untuk memperbaiki ruang laboratorium, ruang kelas, ruang guru, dan perpustakaan.
“Saya sudah cek ke lokasi Kamis lalu (1 Mei). Progres masih minim. Hanya berupa tembok yang berdiri. Atap dan lain-lain belum. Ini mengecewakan sekali,” ujar Maman, sapaan Muhammad Aminurlah.
Kondisi serupa juga terjadi di SMAN 2 Bolo, Kabupaten Bima. Padahal, anggaran yang dialokasikan lebih dari Rp 2 miliar. Rinciannya, rehabilitasi ruang kelas Rp 817 juta, laboratorium biologi Rp 272 juta, pembangunan ruang kelas baru Rp 1,2 miliar, laboratorium komputer Rp 276 juta, ruang bimbingan konseling Rp125 juta, dan ruang OSIS Rp 197 juta.
“Padahal itu alokasi anggaran 2024. Kok baru dikerjakan 2025. Ini sangat membingungkan,” tegasnya.
Ia mendorong Gubernur Iqbal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola DAK. Bahkan, ia mendukung aparat penegak hukum mengusut dugaan penyelewengan.
“Makanya saya menyayangkan kadikbud lama hanya dimutasi jadi kepala Dinas Ketahanan Pangan. Harusnya dinonjobkan saja,” tandas politikus PAN itu. (mar/r7)
Editor : Pujo Nugroho