Hingga awal Mei ini, realisasi pendapatan dan belanja daerah sudah melampaui rata-rata nasional.
Itu sesuai dokumen yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi (rakor) percepatan realisasi APBD 2025 melalui zoom meeting, Kamis pekan lalu (8/5).
"Alhamdulillah Pak Mendagri (Tito Karnavian, Red) memberi apresiasi ke kami atas tingginya capaian NTB," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Nursalim, Selasa (13/5).
Realisasi pendapatan, misalnya, sudah mencapai Rp 1,625 triliun atau 26,28 persen dari total target pendapatan sebesar Rp 6,186 triliun tahun ini.
Itu melebihi pendapatan rata-rata nasional sebesar 24,33 persen.
Sedangkan progres belanja daerah berada di angka Rp 1,481 triliun atau
23,82 persen.
Realisasi tersebut melebihi persentase belanja rata-rata nasional yang hanya 15,02 persen. Itu menempatkan NTB masuk lima besar dari sisi realisasi belanja.
"NTB masuk kategori sangat progresif di atas rata-rata nasional," papar Nursalim.
Disampaikan, progres pendapatan dan belanja menunjukkan pengelolaan APBD yang dinamis dan berimbang.
Belanja dan pendapatan berjalan paralel. Sehingga tidak banyak uang yang mengendap di kas daerah. Anggaran langsung dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan publik.
"Di sini ada keseimbangan antara anggaran yang masuk dan keluar. Uang yang masuk langsung masuk sebagai belanja daerah," jelas Nursalim.
Baca Juga: Blokade Bukan Jalan Tengah: Menjaga Martabat Perjuangan Provinsi Pulau Sumbawa
Hingga awal triwulan kedua ini, ungkap Nursalim, mayoritas belanja banyak dialokasikan untuk kebutuhan dasar dan program prioritas.
Seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan serta pembangunan infrastruktur pertanian. Harapannya, sejumlah program prioritas bisa tercapai melalui percepatan realisasi APBD.
Seperti pengentasan kemiskinan, stunting, serta pemerataan kualitas pendidikan.
Di bidang pendapatan, sambung dia, pemprov akan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Mulai dari pajak maupun retribusi.
Potensi lain yang dapat meningkatkan PAD adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan DBH sumber daya lainnya.
Namun terkait dengan hal ini, sangat diperlukan koordinasi bersama pemerintah pusat.
"Tahun 2024 lalu ada peningkatan sektor PAD. Ini harus lebih dioptimalkan dengan melakukan inovasi layanan. Apalagi adanya kebijakan efisiensi tahun ini," tandas Nursalim.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB Yusron Hadi menambahkan realisasi pendapatan dan belanja di awal triwulan kedua ini sudah on the track.
Dia optomistis hingga akhir semester pertama atau Juli nanti progres sudah lebih dari 50 persen. Baik pendapatan maupun belanja.
"Dengan progres hari ini kami optimistis realisasi bisa melampaui angka 50 persen," kata Yusron. (mar)
Editor : Kimda Farida