LombokPost - Pada awal Mei ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI kembali melirik NTB sebagai calon lokasi sentra garam nasional, mengingat besarnya potensi pengembangan daerah tersebut.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP RI Koswara pun telah meninjau sejumlah lokasi potensial, di antaranya Desa Labuhan Bontong di Kecamatan Tarano, Desa Sepayung dan Desa Plampang di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, serta Desa Donggobolo di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Namun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim menanggapi rencana tersebut dengan sikap yang biasa saja.
Ia bahkan terkesan skeptis dan tidak terlalu bersemangat.
“Jangan hanya sekadar retorika saja,” ujarnya kepada Lombok Post, Selasa (13/5).
Muslim merasa lelah dengan berbagai janji manis yang disampaikan KKP RI untuk NTB.
Berulang kali, pejabat sekelas dirjen hingga Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja ke NTB dan menyebarkan berbagai rencana.
Namun, pada akhirnya, janji-janji tersebut tidak terealisasi. Pemprov NTB pun merasa di-PHP (pemberi harapan palsu).
“Jangankan dirjen, dulu menteri datang untuk mendukung pembentukan ini dan itu di NTB, semua itu kan tidak ada yang terealisasi,” ujarnya.
Tiga janji KKP RI yang membuat Pemprov NTB merasa di-PHP dimulai dari rencana pembangunan proyek shrimp estate. Awalnya, KKP terlihat serius tentang hal ini di NTB.
Pada awal 2022, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bahkan sempat mengunjungi lokasi pembangunannya di Kabupaten Sumbawa dan bertemu dengan masyarakat pemilik tambak.
Saat itu, Wahyu menyebutkan bahwa total investasi untuk shrimp estate bisa mencapai Rp 7,2 triliun.
Pemprov NTB pun telah memasukkan proyek itu dalam pola Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Nomor 5 Tahun 2024. Namun, proyek tersebut malah dialihkan ke provinsi lain.
“Artinya, dalam sisi kebijakan secara regional, itu sudah kita cantumkan ke dalam produk hukum, tetapi nggak jadi,” kata Muslim.
Selanjutnya, pembangunan kampung lobster yang diprogramkan di Teluk Jukung Telong-elong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, hingga kini tidak jelas kelanjutannya.
Padahal, Pemprov NTB telah menyiapkan lahan seluas 1,3 hektare untuk kegiatan pengelolaan kampung lobster tersebut.
“Kita sudah menyiapkan semuanya, lahan terutama, tetapi nggak ada sampai sekarang,” kata Muslim.
Begitu juga proyek pembangunan Kampung Nelayan Modern (Kalamo) yang direncanakan di Desa Ekas Buana, Lombok Timur.
Proyek ini pun hingga kini tidak jelas, meskipun Pemprov NTB sudah mengantongi SK lokasi pembangunan.
Karena itu, saat KKP berencana menjadikan NTB sebagai salah satu sentra garam nasional, Muslim menegaskan agar tidak tergoda dengan janji-janji yang belum jelas terkait perencanaan tersebut.
Pada prinsipnya, Pemprov NTB sangat mendukung program nasional di daerah.
Namun, KKP RI harus ingat, setiap program harus disusun dengan masterplan jangka menengah atau jangka panjang, serta struktur pembiayaannya dalam beberapa tahun ke depan juga harus jelas.
“Kalau saya itu, bukan tidak percaya pemerintah pusat, tetapi ukur dulu kemampuan, semuanya harus jelas, ada nggak dokumen perencanaan? Kalau datang hanya janji dan ngoceh-ngoceh tidak jelas, jadi PHP,” jelasnya.
Ia menambahkan, jangan hanya sekadar datang meninjau lokasi, lalu pemerintah daerah merasa senang sesaat, namun pada akhirnya tidak ada tindak lanjut berupa dokumen perencanaan atau rencana aksi yang jelas.
“Kalau semuanya sudah jelas, barulah kita keluarkan dalam kebijakan daerah, apalagi di tengah kondisi efisiensi anggaran ini, harus realistis,” ujar Muslim.
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Pemprov NTB akan terus membangun komunikasi dengan kabupaten/kota agar tidak terlalu cepat menerima rencana program KKP, lalu memasukkannya ke dalam ranah kebijakan daerah.
“Sebaiknya tunggu dulu bagaimana kesiapan pemerintah pusat, bagaimana dokumen perencanaan, DED, masterplan, sampai dengan rencana aksi kayak apa,” tandasnya.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Dapil NTB I Johan Rosihan juga turut menanggapi rencana KKP yang akan menjadikan Sumbawa sebagai salah satu sentra garam nasional.
Menurutnya, potensi Sumbawa memang sangat menjanjikan, namun masyarakat sudah terlalu sering mendengar janji yang tidak terealisasi.
“Saya menyambut baik rencana ini, tetapi saya harus menegaskan bahwa Sumbawa bukan untuk dijadikan panggung pencitraan program kementerian. Sudah terlalu banyak janji yang tidak ditepati, salah satunya shrimp estate yang hingga kini tidak jelas kelanjutannya,” tegas Johan.
Ia mendesak KKP untuk membuktikan keseriusannya dengan menyusun roadmap yang jelas dan terukur, bukan hanya berhenti pada tataran wacana.
KKP juga harus menyampaikan tahapan implementasi yang rinci, mulai dari perencanaan lokasi, pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang dan sistem logistik, hingga pelibatan aktif pelaku usaha garam lokal.
Politisi PKS itu juga mendorong evaluasi terhadap program-program KKP sebelumnya yang belum terlaksana di NTB.
Menurutnya, hal ini penting agar tidak terjadi pengulangan kegagalan dan kekecewaan masyarakat.
“NTB, khususnya Sumbawa, punya potensi besar di sektor garam, jadi yang dibutuhkan sekarang bukan lagi retorika, tapi keberpihakan nyata dan berkelanjutan dari pusat,” pungkasnya. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida