Ribuan masyarakat Pulau Sumbawa melakukan pemblokade jalan lintas hingga lalu lintas lumpuh total bertempat di perbatasan Alas dengan Poto Tano sejak Kamis (15/5) siang.
Dalam aksi unjuk rasa masyarakat Pulau Sumbawa menutut pemerintah pusat dan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto segera pengesahan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Aksi blokade jalan ini akan berlangsung selama 6 hari berturut-turut. Massa bertekat akan menginap di Pelabuhan Tano sampai perjuangan PPS direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi NTB mulai menunjukkan sikap serius. Mewakili Pemprov NTB, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB sangat mendukung pembentukan daerah otonom baru PPS.
Namun Sekda NTB meminta masyarakat Pulau Sumbawa tetap tenang dan damai dalam memperjuangkan PPS.
Pemprov NTB berharap, aksi di Pelabuhan Poto Tano, tetap berlangsung damai dan tidak terjadi penutupan pelabuhan. Karena jika penutupan terjadi bakal merugikan masyarakat sendiri yang bertanggung hidup dengan adanya pelayaran.
“Saya harap (demo) dengan cara-cara yang simpatik, kontruksif. Nanti diblokir harga barang meningkat. Yang rugi masyarakat sendiri,” ucap Sekda NTB.
Sekda NTB juga meminta masyarakat Sumbawa memahami alasan hingga kini Pemprov NTB belum melakukan persiapan apa-apa menyangkut PPS. Karena kendala saat ini yang terjadi adalah adanya moratorium dari pemerintah pusat.
“Kalau ada tanda dibukanya keran kebijakan itu (moratorium) kita akan bergegas,” janji Sekda NTB.
Namun Pemprov NTB mengatakan akan terus konsolidasi bagaimana perkembangan PPS ke pusat. Bila ada tambahan persyaratan-persyaratan maka akan dilengkapi.
“Daerah kita konsiliasi dulu. Nanti mungkin ada desain besar tambahan persyaratan-persyaratan,” ungkap Sekda NTB.
Sekda NTB juga menyarankan massa aksi untuk membentuk jaringan nasional bersama provinsi lainnya untuk ikut andil dalam menuntut penghentian moratorium, sehingga pembentukan PPS dapat dipercepat.
“Teman-teman juga harus membentuk jaringan nasional bersama provinsi-provinsi lain untuk melakukan pressure ke nasional agar segera terjadi perubahan kebijakan moratorium itu,” tambah Sekda NTB.
Sekda NTB kembali menyakinkan jika Pemprov NTB mendukung terbentukkan Provinsi Pulau Sumbawa. Karena berpisahnya Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa tidak membawa dampak buruk.
Bahkan Pemprov NTB berharap, dengan hadirnya dua provinsi yang berdekatan, kedua daerah bakal saling bekerjasama untuk kesejahteraan masyarakat.
“Siapa tahu Pulau Sumbawa adakah Brunei Darussalam dan Lombok adalah Singapura. Begitu Sumbawa berkembang saudara-saudaranya dari Lombok juga akan menikmati. Kita sejahtera bersama. Bukan bertanding tapi bersanding,” harap Sekda NTB.
Editor : Siti Aeny Maryam