LombokPost - Pemerintah menyiapkan program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia, termasuk NTB.
Asisten II Setda NTB Lalu Mohamad Faozal mengungkapkan, dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta pemkab dan pemkot se-NTB, salah satu fokus utama adalah pengentasan kemiskinan melalui sektor perumahan.
“Ini menjadi perhatian bersama,” tegasnya, saat ditemui usai rapat koordinasi di Bank NTB Syariah, Minggu (8/6).
Program ini menjadi langkah strategis mempercepat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Program yang dinamakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini memberikan dana langsung kepada penerima sebesar Rp 21,8 juta. Dana tersebut digunakan Rp 2,5 juta untuk upah tukang, Rp1,8 juta untuk fasilitator, dan Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan.
Bantuan ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik seperti atap dan dinding, tetapi juga menyasar sanitasi, air bersih, dan lantai yang memenuhi standar kelayakan rumah. Hal ini sejalan dengan indikator SDGs.
Data Perumahan dan Permukiman NTB 2024 mencatat, sebanyak 32,26 persen rumah tergolong RTLH, sementara 67,74 persen sudah layak huni dari total proyeksi 1.579.577 rumah tangga. Artinya, lebih dari 500 ribu keluarga masih tinggal di rumah tidak layak.
Meski demikian, Faozal menegaskan data tersebut masih dalam proses verifikasi dan validasi berdasarkan nama dan alamat lengkap. Bersama Dinas Perkim NTB, pemprov akan segera menyiapkan data dukung seperti yang diminta Kementerian PKP.
“Semuanya untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Kami akan mengulasnya lebih rinci lagi per kabupaten dan kota,” katanya.
Program renovasi ini ditargetkan mulai dalam waktu dekat, setelah seluruh aspek teknis, koordinasi lintas kementerian, dan skema pendanaan difinalisasi. Mengacu pada informasi dari Wamen PKP Fahri Hamzah, dalam pelaksanaan renovasi RTLH, pemerintah akan menggandeng Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai mitra strategis penyedia material bangunan.
Mekanisme ini dirancang agar pengadaan bahan dilakukan langsung dari koperasi desa, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini menambah biaya.
“Kemungkinan transfer pembelian alat dan bahan untuk renovasi dilakukan melalui koperasi. Lebih jelasnya nanti, kami masih menunggu juklak dan juknis. Sekarang kami mau pertajam data dulu,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar mengungkapkan, program renovasi RTLH dari Kementerian PKP sangat relevan dengan kondisi masyarakat Lombok Utara saat ini.
“Kami berharap kepada Pak Wamen, Lombok Utara masih membutuhkan penanganan 7.100 unit dari 57 ribu rumah yang rusak saat gempa. Mudah-mudahan bisa diintervensi,” katanya.
Pemkab Lombok Utara telah berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui program Jumat Bedah Rumah (Jubah), yang dilaksanakan setiap Jumat. Program ini bertujuan membantu masyarakat kurang mampu memiliki rumah layak huni, sebagai inisiatif pemda bersama sejumlah pihak.
“Kami bangun satu atau dua unit rumah dari program Jubah ini. Meski jumlahnya sangat kecil dari kebutuhan kami, tetapi itulah ikhtiar maksimal kami mengatasi persoalan rumah di Lombok Utara ini,” pungkasnya. (yun/r7)
Editor : Jelo Sangaji