LombokPost – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri berkomitmen memaksimalkan semua aset daerah.
Mulai dari aset tanah, bangunan, hingga kendaraan dinas.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Nursalim mengatakan, konsolidasi aset dilakukan untuk mendongkrak potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Upaya itu dimulai dengan sensus seluruh aset daerah.
"Sebelum mulai kerja sedang kami buatkan Surat Keputusan Gubernur," kata Nursalim, Minggu (8/6).
Tim sensus aset terdiri dari lintas OPD di lingkungan Pemprov NTB.
Selain BPKAD, tim sensus aset daerah juga melibatkan Inspektorat, Biro Hukum, Satpol PP dan perwakilan setiap OPD yang mengurusi bidang barang daerah.
Tim sensus aset akan langsung bekerja pada Juni ini.
Sasaran sensus meliputi seluruh kekayaan milik daerah yang memiliki nilai ekonomi, khususnya tanah, bangunan, dan gedung.
Pemanfaatan lahan akan dimaksimalkan untuk menambah pundi PAD.
Selama ini, pendapatan dari aset tanah dan bangunan hanya sekitar Rp 10 miliar per tahun.
Padahal jika dikerjasamakan dengan profesional, potensinya bisa mencapai ratusan miliar.
"Seperti harga sewa yang terlalu rendah mungkin akan kami review lagi, karena tidak memberi banyak manfaat bagi pendapatan," jelas Nursalim.
Lahan milik Pemprov NTB tersebar di berbagai daerah, seperti Lombok Barat (Lobar), Lombok Tengah (Loteng), Lombok Timur (Lotim), hingga Pulau Sumbawa seperti Kabupaten Dompu.
Setelah pendataan selesai, aset yang masih menganggur akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
"Supaya ini bisa memberi nilai tambah untuk PAD NTB," tambah Nursalim.
Nursalim mengungkapkan pihaknya sudah pernah dipertemukan dengan investor oleh KADIN NTB.
Ada investor yang tertarik menyewa lahan pemprov dalam jumlah besar untuk usaha kebun pisang kepok di Lombok dan Sumbawa.
Pengusaha tersebut sudah sukses menjalankan usaha serupa di Kalimantan Timur (Kaltim), dengan hasil panen yang merambah ekspor ke Eropa dan Asia Timur.
"Kalau ini terealisasi bisa menimbulkan multiplier effect. Warga sekitar juga bisa dilibatkan untuk bekerja di sana," papar mantan Kepala Biro (Karo) Organisasi Setda NTB itu.
Berapa target PAD dari pemanfaatan aset daerah? Nursalim mengaku belum bisa memastikan.
Angka tersebut baru bisa diketahui setelah pendataan menyeluruh selesai.
Baca Juga: Sehatkan APBD NTB, PAD NTB Tumbuh Positif, Pj Gubernur NTB Miq Gite Apresiasi Kinerja Bappenda NTB
"Makanya kami kebut pendataan dulu. Setelah itu baru bisa kami estimasi angkanya berapa," tandasnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Yusron Hadi mendukung kegiatan sensus oleh BPKAD.
Tujuannya agar semua aset dan kekayaan daerah terdata dengan baik, termasuk pemanfaatannya untuk mendukung peningkatan PAD.
Sehingga APBD NTB tidak lagi banyak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
"Dengan sensus aset ini diharapkan potensi PAD dapat terus bertambah dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah," jelas Yusron. (mar/r7)
Editor : Kimda Farida