Lombok Post - Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB masih dibayangi jeratan utang sebelum berangkat ke luar negeri. Tingginya biaya penempatan memaksa mereka meminjam dari rentenir, sehingga Pemprov NTB kini menyiapkan skema pembiayaan murah dan aman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Tidak sedikit warga NTB yang terpaksa berutang ke jalur-jalur informal, seperti rentenir, dengan bunga mencekik demi bisa berangkat bekerja atau magang ke luar negeri,” jelas Plt Kepala Disnakertrans NTB Baiq Nelly Yuniarti.
Kondisi ini kerap berujung pada jeratan utang yang memperburuk ekonomi keluarga, bahkan sebelum PMI memperoleh penghasilan dari luar negeri. Karena itu, Pemprov NTB menggandeng sejumlah pihak untuk melindungi calon PMI dengan menyiapkan terobosan guna mengatasi persoalan klasik yang selama ini membebani mereka.
“Kami tidak ingin lagi ada warga NTB yang berangkat ke luar negeri dengan menanggung utang yang membebani masa depan mereka dan keluarganya,” jelas dia.
Salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah memfasilitasi akses pembiayaan adil dan terjangkau melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), melibatkan Bank NTB Syariah dan BPR NTB.
Nelly menyebut telah membahas teknisnya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB. Namun, salah satu kendala yang dihadapi adalah Bank NTB Syariah sudah lama tidak mendapatkan alokasi program KUR, padahal program ini memiliki bunga rendah.
“Alhamdulillah OJK sudah memberi arahan, ini sedang kami bicarakan kalau bisa ini yang akan diperoleh teman-teman Bank NTB Syariah, barangkali ada nama program lain yang bisa diarahkan, namun tetap dengan skema KUR ini,” ujar Nelly yang juga Kepala BKPSDM NTB.
Pembahasan skema KUR bagi calon PMI tidak hanya melibatkan OJK dan bank daerah, tapi juga harus disinergikan dengan Perusahaan Penempatan PMI (P3MI), BPKAD, Bappeda, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD).
Koordinasi ini menjadi langkah awal untuk menguatkan sinergi antar-lembaga demi memberikan kehidupan lebih baik bagi PMI asal NTB. Semua pihak menyusun skema teknis penyaluran KUR, termasuk regulasi, kelembagaan penyalur, plafon pembiayaan, skema subsidi bunga, dan mekanisme pengawasan agar bisa segera diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.
“Segala macam mekanisme ini yang akan kami detailkan,” ujarnya.
Pemprov NTB menilai akses pembiayaan formal merupakan hak dasar masyarakat yang harus difasilitasi negara. Terlebih, PMI adalah pahlawan devisa yang layak mendapat perlindungan dan dukungan sejak tahap persiapan keberangkatan.
Skema KUR ini tak hanya meringankan beban pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov NTB untuk mendorong migrasi yang aman dan berkelanjutan.
“Kami ingin migrasi internasional ini menjadi jembatan menuju kesejahteraan, bukan malah menambah beban hidup,” tandasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, meski dibungkus narasi zero cost, calon PMI tetap terbebani pembiayaan awal yang akhirnya masuk dalam lingkaran utang. Karena itu, Pemprov NTB akan menyiapkan skema pembiayaan yang lebih manusiawi.
“Kita tidak ingin PMI kita berangkat dalam keadaan menanggung utang. Maka saya minta Disnakertrans dan Bank NTB Syariah siapkan skema pembiayaan yang tidak memberatkan, dan seluruhnya dilakukan melalui sistem digital yang transparan,” jelasnya
Editor : Siti Aeny Maryam