LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meminta inspektorat segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di RSUD Provinsi NTB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.
Hal itu disampaikan usai rapat pimpinan bersama kepala OPD di kantor gubernur, Jumat (20/6).
Gubernur menegaskan, meski Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) NTB tahun 2024 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih banyak catatan dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti.
“Saya minta kepada inspektorat untuk tindak lanjut rekomendasi BPK supaya segera, kita WTP tapi ada banyak catatan yang harus kita selesaikan,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, gubernur menugaskan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri untuk memimpin koordinasi penyelesaian temuan.
“Makanya saya minta semua saling berkoordinasi, dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK itu, dan bu wagub akan mengkoordinasikan ke depan untuk penyelesaiannya nanti,” katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur NTB Lalu Hamdi mengatakan, pihaknya akan mempercepat proses pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi dalam LHP BPK.
“Kita akan terus pacu supaya bisa segera terselesaikan sesuai dengan rekomendasi yang ada di LHP BPK,” ujarnya.
Salah satu temuan terbesar di RSUD NTB adalah kelebihan belanja senilai Rp 247,97 miliar, termasuk pembelian obat-obatan sebesar Rp 193 miliar pada akhir 2024. “Nilai itu termasuk obat itu kemungkinan,” ucap Hamdi.
Inspektorat juga akan memperkuat pengawasan rutin, memperbaiki pengendalian internal, serta meningkatkan kapasitas SDM di RSUD. “Kemudian pengendalian internal di rumah sakit itu kita sudah bentuk komite kesehatan, kemudian dewan pengawas kita akan diperbarui dan personal yang profesional, kemudian perbaikan anggaran agar balance,” terangnya.
Selain RSUD, inspektorat juga akan menindaklanjuti temuan dalam pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) di sekolah-sekolah pemprov yang dinilai belum memadai. Termasuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan 2024 secara swakelola di Dikbud NTB yang tidak sesuai ketentuan.
Temuan lain yang menjadi perhatian yakni kelebihan pembayaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa senilai Rp 1,18 miliar, penyaluran bantuan sosial tak tepat sasaran Rp 250 juta, penggunaan dana bansos oleh pihak tidak berhak Rp290 juta, serta penggunaan dana BOS tidak sesuai aturan senilai Rp 136,76 juta. (dit/r7)
Editor : Pujo Nugroho