Syarat Mutlak Terima Bansos & BPJS, Dukcapil Mataram Sisir KTP-el Lansia di Rumah

LombokPost – Dokumen kependudukan menjadi syarat mengakses berbagai layanan pemerintah. Mulai dari bantuan sosial (bansos), BPJS Kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya. 

Karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram terus mendekatkan pelayanan kepada warga. Terutama yang mengalami keterbatasan mobilitas melalui program Dukcapil Peduli.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak atas pelayanan publik hanya karena tidak mampu datang ke kantor Dukcapil. Karena itu kami yang mendatangi mereka,” ujar Plt Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram Dr. H. Mansur, S.H., M.H., Selasa (28/7).

Ia mengatakan masih banyak warga yang kesulitan mengurus dokumen kependudukan karena kondisi kesehatan maupun keterbatasan fisik. Padahal, dokumen menjadi dasar memperoleh berbagai hak sebagai warga negara.

Selama dua hari berturut-turut, petugas Dukcapil turun langsung memberikan pelayanan kepada kelompok rentan. “Pada Senin (27/7), pelayanan dilakukan di Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mandalika,” terangnya.

Keesokan harinya, Selasa (28/7), layanan dilanjutkan di Kelurahan Dasan Cermen. Menyasar warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan warga yang sedang sakit.

Dalam pelayanan tersebut, petugas melakukan perekaman KTP elektronik, pembaruan data kependudukan, hingga pelayanan administrasi lain sesuai kebutuhan warga. Seluruh proses dilakukan di lokasi sehingga masyarakat tidak perlu meninggalkan tempat tinggal maupun fasilitas sosial tempat mereka dirawat.

Menurut Mansur, data kependudukan yang valid menjadi pintu masuk berbagai program pemerintah. Kepemilikan dokumen seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga akan memudahkan masyarakat mengakses kepesertaan BPJS Kesehatan dan bantuan sosial.

“Dan berbagai pelayanan yang diberikan negara,” terangnya.

Karena itu, program Dukcapil Peduli diprioritaskan bagi masyarakat yang selama ini sulit menjangkau pelayanan. Seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, warga yang sakit, maupun kelompok rentan lainnya.
“Tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena faktor usia, sakit, atau keterbatasan fisik,” katanya.