LombokPost-- Ancaman peredaran obat ilegal, kosmetik palsu, hingga jajanan UMKM yang belum higienis, jadi sorotan utama dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Balai Besar POM (BBPOM) di Mataram, Senin (30/6).
Forum ini melibatkan para pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat kolaborasi, merumuskan perbaikan pelayanan publik, serta meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di NTB.
Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang terbuka menyerap aspirasi dan membahas tantangan pengawasan di era digital.
“Obat dan makanan menyangkut semua aspek kehidupan. Di tengah keterbukaan informasi, kita dituntut lebih cepat, transparan, dan adaptif,” ujarnya.
Menurut Yosef, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan layanan publik yang akuntabel.
Langkah nyata yang terus diupayakan adalah peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan sarana prasarana yang inklusif (termasuk bagi kelompok rentan), pengembangan berbagai inovasi layanan berbasis digital, hingga penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan publik.
“BBPOM tidak hanya melakukan pengawasan, tapi juga mendorong pelaku usaha agar produknya aman dan berkualitas. Forum ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendekatkan diri ke masyarakat,” tambahnya.
Melalui forum ini, BBPOM di Mataram ingin membuka ruang dialog dua arah yang konstruktif antara penyelenggara dan pengguna layanan, agar tercipta sinergi dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menyebut forum tersebut sangat strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi.
“Banyak persoalan bisa kita selesaikan jika kita mau duduk bersama. Kehadiran media dan masyarakat sebagai subjek pelayanan sangat menentukan kualitas layanan ke depan,” tegasnya.
Beberapa isu yang mendapat perhatian khusus dalam forum ini antara lain; peredaran obat ilegal, palsu, dan tanpa izin edar.
Kemudian penyalahgunaan obat seperti tramadol dan eksimer, hingga maraknya kosmetik dan suplemen palsu yang mudah diakses melalui media sosial.
Isu lain yang disoroti adalah rendahnya literasi masyarakat soal obat dan makanan yang aman serta kualitas higienitas pangan lokal dari UMKM yang belum memenuhi standar.
“Ini pekerjaan rumah kita bersama. Tidak bisa hanya dibebankan pada BBPOM. Perlu kerja kolektif dari semua pihak,” kata Josef.
Ia juga berharap BBPOM Mataram bisa naik status dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan dukungan masyarakat dan stakeholder.
Forum ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membuka ruang diskusi teknis, menyusun strategi pengawasan, serta memperbaiki layanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. ***
Editor : Kimda Farida