LombokPost – Pemerintah tak main-main dalam menjaga perut rakyat.
Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Barat (NTB), dua program jitu diluncurkan serentak.
Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Baca Juga: Demi Jaga Stabilitas Pangan Selama HBKN, Pemerintah Getolkan Program SPHP Beras dan Operasi Pasar
Ini bukan sekadar program biasa, tapi jurus ganda yang ditegaskan sebagai perisai ekonomi bagi warga NTB, terutama di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok yang bikin pusing kepala.
Bayangkan, beras SPHP akan terus digelontorkan dari Juli hingga Desember 2025. Alokasi nasionalnya saja mencapai 1.318.826 ton.
Spesial untuk NTB, jatahnya tak main-main 23.607 ton beras SPHP siap membanjiri pasaran.
Baca Juga: Jaga Kestabilan Harga Selama Ramadan, Program SPHP Beras Resmi Disalurkan ke Semua Zona
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB Sri Muniati, tak mau berlama-lama dalam penyaluran ini.
"Kami dari Bulog NTB siap menyalurkan jatah yang ditetapkan dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor," ujarnya penuh semangat saat memantau stok beras SPHP di Pasar Pagutan, Minggu (13/7).
Ini tindak lanjut dari surat Kepala Bapanas Nomor 173 per 8 Juli 2025, bukti keseriusan pemerintah.
Baca Juga: Bulog Lotim Stabilkan Harga dengan 12 Ribu Ton Beras SPHP
Beras SPHP dikemas praktis 5 kilogram. Harganya? Dari gudang Bulog cuma Rp11.000 per kilogram atau Rp55.000 per kemasan.
Di pasaran pun, Harga Eceran Tertinggi (HET) dibatasi Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per kemasan.
Jauh lebih murah dari harga pasar beras medium yang kini tembus Rp13.000 per kilogram. Alternatif ekonomis dengan kualitas terjaga!
Untuk memastikan beras ini sampai tepat sasaran dan cepat tersebar, distribusi SPHP dipecah ke empat jalur utama.
Pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, kios pangan binaan pemerintah daerah, dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar OPD terkait.
"Keempat saluran ini diharapkan bisa menjangkau masyarakat seluas-luasnya, khususnya di tengah tekanan harga beras yang mulai dirasakan masyarakat," tegas Sri Muniati.
Bulog NTB juga tak gentar mengawasi. Bersama Satgas Pangan, TNI/Polri, dan instansi daerah, pengawasan ketat terhadap pengecer dilakukan.
"Kalau ada pengecer yang menjual di atas harga yang ditentukan, akan kita tindak tegas. Bisa peringatan, hingga pemutusan kerja sama," ancam Sri Muniati. Jangan coba-coba nakal!
Bahkan, verifikasi ulang pengecer mitra Bulog pun dilakukan dari nol. Dari 289 pengecer di 53 pasar tradisional NTB tahun lalu, semuanya diverifikasi lagi.
Baca Juga: Warga Minta Bapang Dilanjutkan, Bulog Pastikan Kualitas Beras Terjaga
"Ini penting untuk menghindari praktik nakal dari oknum pengecer yang memanfaatkan selisih harga," tambahnya.
Tahap awal Juli saja sudah 1.707 ton beras SPHP meluncur ke Lombok dan Sumbawa.
Dengan cadangan beras pemerintah (CBP) NTB yang melimpah, mencapai 184.000 ton, Bulog optimis program SPHP ini bakal sukses menekan inflasi pangan di NTB hingga akhir tahun.
Baca Juga: Pemerintah Buka Lagi Penyaluran Beras SPHP, NTB Dijadwalkan Sebelum Lebaran
Tak cukup dengan SPHP, Bulog juga menyalurkan 10.200 ton beras bantuan pangan kepada 511.381 masyarakat kurang mampu di seluruh NTB.
Bantuan ini istimewa, dialokasikan 10 kilogram per bulan per keluarga dan merupakan jatah untuk dua bulan sekaligus Juni dan Juli.
Penyaluran bantuan pangan 20 kilogram per keluarga ini merupakan alokasi 2 bulan sekaligus, yakni Juni dan Juli.
”Kita targetkan selesai seluruhnya sebelum akhir bulan ini," kata Sri Muniati, menegaskan kecepatan penyaluran.
Jangan khawatir soal kualitas! Sebelum dibagi, Bulog melakukan uji mutu beras ketat.
"Setelah hasil cek kualitas selesai, kami akan menyusun rencana distribusi dan segera menyalurkan bantuan," ujarnya.
Distribusi bantuan pangan ini juga tak sembarangan, melibatkan pemerintah daerah, desa, serta aparat TNI/Polri dan petugas kelurahan.
Sri Muniati menegaskan, program ini bukti nyata pemerintah hadir menjamin ketersediaan pangan terjangkau dan berkualitas.
"Program bantuan pangan dan SPHP ini kami harapkan dapat menjaga kestabilan harga di pasaran dan membantu masyarakat mengakses beras murah yang berkualitas,” tegas Sri.
Baca Juga: Pemerintah Harus Antisipasi Efek Domino Penghentian Beras SPHP
Harga beras yang menjadi salah satu biang kerok inflasi daerah, kini mendapat intervensi langsung. Ini penting untuk stabilitas ekonomi lokal, khususnya bagi si rentan.
Bulog NTB juga meminta dukungan penuh dari aparat desa, kelurahan, dan pemerintah daerah.
"Kami mohon dukungan dari seluruh pihak, terutama aparat di lapangan. Agar nanti pembagian beras di titik-titik distribusi bisa berjalan tertib dan sesuai data," ujar Sri Muniati.
Pengawasan ketat dilakukan untuk menghindari penyimpangan. Program bantuan pangan tak cuma bikin perut kenyang gratis, tapi juga berdampak strategis ke ekonomi makro NTB.
Dengan beras gratis dan murah membanjiri pasar, permintaan beras komersial otomatis berkurang, dan ini berhasil menahan laju kenaikan harga.
“Jika harga beras bisa dikendalikan, daya beli masyarakat akan meningkat. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di level rumah tangga,” tutup Sri Muniati.
Secara nasional, kombinasi program bantuan pangan dan SPHP ini terbukti ampuh mengendalikan inflasi bahan pangan di berbagai wilayah.
Dengan bahan pokok terkendali, masyarakat bisa bernapas lega, dan roda perekonomian lokal pun bergerak lebih kencang.
Ini dia strategi ganda Bulog NTB yang menjamin ketersediaan pangan aman hingga akhir tahun!
Editor : Rury Anjas Andita