Lombok Post-Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB kembali menerima vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari Kementerian Pertanian (Kementan).
“Ada 28 ribu dosis vaksin yang kami terima,” terang Plt Kepala Disnakeswan NTB Ahmad Masyhuri, Minggu (27/7).
Kegiatan vaksinasi kali ini masuk dalam tahap kedua. Tahap pertama vaksinasi telah berlangsung Januari-Juni. Total Sapi di NTB yang sudah divaksin sebanyak 140.546 ekor.
Rinciannya, Lombok Barat 23.850 ekor, Lombok Tengah 15.825 ekor, Lombok Timur 17.750 ekor, Lombok Utara 7.500 ekor.
Kemudian Mataram 46 ekor, Sumbawa Barat 9.200 ekor, Sumbawa 23.225 ekor, Dompu 19.800 ekor, Bima 19.350 ekor, Kota Bima 4 ribu ekor dan provinsi 22 ekor.
Untuk memulai vaksinasi tahap kedua, jumlah dosis yang diterima belum mencukupi kebutuhan ideal untuk melindungi seluruh populasi ternak dari ancaman PMK.
Dari total populasi sapi yang mencapai 1,3 juta ekor, NTB membutuhkan sedikitnya 970 ribu dosis vaksin untuk mencapai cakupan proteksi minimal 90 persen.
“Vaksin ini tidak cukup untuk semuanya, kita kekurangan banyak,” ujar pria yang juga kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB tersebut.
Akibat situasi tersebut, Disnakeswan NTB mendistribusikan vaksin PMK ke daerah menggunakan skala prioritas.
Prioritas diberikan kepada daerah-daerah yang sebelumnya mengalami lonjakan kasus PMK atau menunjukkan tren peningkatan kasus.
Januari-Mei, ditemukan 245 kasus PMK di NTB. Rinciannya, Lombok Barat 119 kasus, Lombok Tengah 36 kasus, Lombok Timur 50 kasus, Lombok Utara 21 kasus, Mataram 1 kasus, Sumbawa Barat 14 kasus, dan Dompu ada 4 kasus.
“PMK ini sangat menular, jadi kita lihat trennya untuk menentukan prioritas distribusi,” jelasnya.
Distribusi vaksin ini harus disesuaikan dengan kondisi lapangan di masing-masing daerah, termasuk kesiapan teknis dan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota.
“Kami minta kabupaten dan kota juga melihat kondisi lokasi masing-masing. Setelah itu baru kami distribusikan sesuai kebutuhan dan urgensi,” tambahnya.
Dengan keterbatasan yang ada, Disnakeswan NTB terus berupaya memaksimalkan penggunaan vaksin yang tersedia agar bisa menekan penyebaran PMK.
Jelang pendistribusian vaksin tahap kedua ini, Disnakeswan NTB juga perlu duduk bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota membahas biaya operasional, lantaran minimnya dukungan anggaran dari Kementan.
Saat ini, biaya operasional yang diberikan hanya Rp 5 ribu per dosis yang dinilai sangat tidak mencukupi untuk menutupi biaya transportasi. Untuk menjangkau hewan yang divaksin PMK, petugas perlu melakukan perjalanan jauh ke lokasi peternakan. Terutama di daerah dengan akses terbatas atau penyebaran PMK yang luas.
Sehingga Disnakeswan NTB berharap, ada dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten/kota.
“Pertanyaannya, mau nggak orang turun ke lokasi vaksinasi kalau hanya dikasih Rp 5 ribu? Untuk beli bensin saja tidak cukup. Ini yang kita bahas dalam rapat, mungkin kabupaten dan kota bisa menambah anggaran,” ungkapnya.
Ia menekankan keberhasilan program vaksinasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin, tetapi juga pada kesepahaman dan kerja sama yang baik antarsemua pihak. “
Apa pun namanya, kalau tidak ada kesepakatan dan kesepahaman, hasilnya juga tidak akan bagus,” pungkas Masyhuri.
Dalam upaya menekan penyebaran PMK pada hewan ternak, Disnakeswan NTB juga gencar menggelar sosialisasi penanganan PMK kepada para peternak. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Disnakkeswan NTB Muslih mengungkapkan kegiatan tersebut penting sebagai bentuk edukasi dan peningkatan kesadaran peternak.
“Sosialisasi penanganan penyakit mulut dan kuku ini pada hewan ternak sangat penting,” jelasnya.
Sosialisasi tersebut mencakup informasi lengkap mengenai gejala klinis PMK, seperti luka pada mulut dan kuku, demam, dan lainnya.
Dijelaskan pula bagaimana penyakit ini menyebar, terutama melalui kontak langsung antarhewan, lingkungan yang terkontaminasi, maupun peralatan dan manusia sebagai media penularan tidak langsung.
Peternak juga dibekali dengan pengetahuan tentang penerapan biosekuriti di lingkungan peternakan, pentingnya desinfeksi berkala, dan pembatasan lalu lintas ternak. Serta program vaksinasi sebagai langkah proteksi utama.
Editor : Akbar Sirinawa