Lombok Post – Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal melepas ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok ke perkebunan sawit PT SD Guthrie Malaysia, Selasa (29/7).
Total ada 3.000 PMI asal NTB yang akan diberangkatkan secara bertahap hingga November mendatang.
Pelepasan ini diharapkan menjadi solusi konkret atas tingginya kebutuhan tenaga kerja di Bumi Gora.
Dalam sambutannya, sebagai bentuk komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat, Gubernur Iqbal memberikan pesan penting bagi para calon PMI, perusahaan penempatan (P3MI), hingga perusahaan di Malaysia.
Ia menekankan agar para PMI di luar negeri patuh pada aturan dan mampu mengelola keuangan dengan baik.
Gubernur Iqbal menyoroti fenomena yang kerap terjadi, di mana PMI pulang tanpa perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi.
"Jangan sampai berangkat dan pulang kondisi ekonominya sama, tidak ada perubahan," tegasnya.
Untuk mengantisipasi hal ini, ia mendorong kerja sama perbankan agar gaji PMI bisa ditransfer ke bank daerah di NTB dalam hal ini Bank NTB Syariah.
Harapannya, dana tersebut dapat menjadi simpanan dan modal usaha bagi PMI setelah kembali ke kampung halaman.
Isu "zero cost" bagi PMI juga tak luput dari perhatian gubernur.
Program ini memang belum bisa dilaksanakan 100 persen.
Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB H Edy Sopyan, mengakui bahwa banyak P3MI kekurangan modal, sehingga PMI diminta membayar uang jaminan untuk paspor dan keperluan medis.
"Sebelum berangkat nanti uang tersebut ada dikembalikan. Sayangnya, justru uang jaminan kadang tak dikembalikan. Saya lihat ada P3MI nakal yang melakukan itu sehingga banyak yang kena suspend dari perusahaan Malaysia," beber Edy.
Menyikapi praktik nakal ini, Gubernur Iqbal, menurut Edy, telah meminta bank pemerintah daerah untuk menyediakan pinjaman lunak dengan bunga yang disubsidi oleh pemerintah daerah.
Permasalahan biaya juga muncul dalam pengurusan paspor, terutama jika ada data yang tidak sesuai, paspor hilang, atau rusak.
PMI kerap dihadapkan pada denda dan biaya lainnya.
"Kami berharap ke depannya pihak Imigrasi memberikan kemudahan bagi paspor. Misalnya kalau hilang dan rusak, cukup buat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian. Agar tidak membebankan biaya," harap Edy Sopyan.
Edy membandingkan dengan perusahaan Malaysia yang kini telah menggratiskan biaya rekrutmen.
"Logikanya, kalau negara lain saja mau mempermudah masyarakat, kenapa pemerintah kita tidak memberikan kemudahan?" kritiknya.
Ia menambahkan, jika tidak dipermudah, pemerintah akan kesulitan menyediakan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat yang hanya lulusan SD bahkan tidak sekolah.
"Bagi lulusan sarjana pemerintah kesulitan menghadirkan lapangan kerja, apalagi bagi mereka yang lulusan SD bahkan tidak sekolah," ungkap Komisaris Utama PT Cipta Rezeki ini.
Menyiasati berbagai persoalan ini, Gubernur NTB juga berdiskusi dengan pihak SD Guthrie.
Diskusi tersebut mencakup pentingnya memperhatikan keluarga PMI yang ditinggal di rumah.
Hal ini bisa dilakukan melalui kolaborasi antara perusahaan Malaysia dengan Pemda NTB untuk memberdayakan keluarga PMI, seperti pelatihan UMKM, pelatihan permodalan, hingga beasiswa pendidikan bagi anak-anak PMI.
"Sesuai aturan internasional, perusahaan itu tidak hanya memperhatikan pekerja tetapi juga keluarganya," ujar Edy Sopyan. Ke depan, Gubernur juga berencana meninjau langsung kondisi PMI di ladang perkebunan sawit Malaysia. Saat ini, tercatat sekitar 16.000 PMI asal NTB bekerja di PT SD Guthrie Malaysia, dan 80 persen di antaranya berasal dari Lombok.
"Pihak perusahaan ini memang sangat suka dengan pekerja asal Lombok. Mereka tekun dan pekerja keras. Makanya akhir tahun atau awal tahun depan mereka akan merekrut sekitar 6.000 PMI asal Lombok," tutup Edy, optimistis.
Editor : Kimda Farida