LombokPost – Pajak itu seringkali dianggap beban. Ruwet. Jauh dari kata "cinta".
Tapi Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dan Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Samon Jaya mencoba mengubah persepsi itu.
Mereka meluncurkan Piagam Wajib Pajak. Bukan sekadar dokumen. Ini deklarasi cinta antara negara dan rakyatnya, lewat jalur perpajakan.
Wagub Indah, yang akrab disapa Umi Dae, tampil lugas. Piagam ini, katanya, adalah bentuk penghormatan bagi wajib pajak.
Bukan hanya soal bayar. Tapi soal hubungan dua arah, dilandasi rasa percaya dan tanggung jawab.
Negara berjanji profesional, transparan, dan berintegritas. Wajib pajak diharapkan benar, tepat waktu, dan sadar. Sesederhana itu. Tapi kadang yang sederhana justru paling sulit.
Baca Juga: KPP Pratama Mataram Timur dan UGM Tanamkan Kesadaran Pajak di SMAN 2 Bayan Lombok Utara
Umi Dae tak henti mengingatkan pajak itu tulang punggung pembangunan.
Di NTB, duit pajak itu yang mendanai pendidikan, kesehatan, sampai infrastruktur. Jalanan mulus, sekolah baru, Puskesmas yang layak, itu semua dari keringat wajib pajak.
"Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk investasi bersama untuk membangun bangsa dan daerah," katanya. Sebuah kalimat yang harusnya jadi mantra di tiap sudut negeri.
Yang bikin telinga tergelitik adalah gebrakan Pemprov NTB. Mereka meluncurkan Gebyar Diskon Pajak Kendaraan Bermotor! Berlaku dari 1 Juli sampai 30 September 2025.
Tapi ini bukan diskon abal-abal. Diskon ini selektif. Untuk veteran, penyandang disabilitas, dan mereka yang masih membutuhkan dukungan negara. Sebuah gestur apresiasi.
"Program ini diharapkan mendorong peningkatan kepatuhan pajak masyarakat serta memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang tetap berkontribusi meski dalam keterbatasan," jelas Umi Dae.
Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Samon Jaya ikut menambahkan. Piagam Wajib Pajak ini, katanya, tujuannya membangun hubungan yang saling percaya dan bertanggung jawab.
"Saya melihat sinergi ini dalam konteks memberi—memberi yang terbaik untuk negeri ini," ucap Samon.
Semakin besar kolaborasi, semakin banyak manfaat yang bisa dipanen. Sebuah filosofi yang, jika diterapkan, bisa jadi resep ampuh.
Samon juga menekankan pentingnya komunikasi. Petugas pajak dan masyarakat. Kalau komunikasi macet, sistem bisa carut-marut. Makanya, dialog harus terbuka, konstruktif, dan saling mendukung. Logika sederhana. Tapi dalam birokrasi, ini tantangan besar.
Baginya, piagam ini bukan cuma tempelan. Ini langkah konkret mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Agar masyarakat merasa aman, dilayani, dan dihargai.
Samon juga tak lupa mengetuk hati rekan-rekan media. "Media punya peran besar. Bangsa Indonesia ini akan sangat berterima kasih jika media mampu menyampaikan pemahaman pajak yang benar, jernih, dan menggugah rasa kebangsaan," pintanya.
Jadi, di balik peluncuran Piagam Wajib Pajak ini, ada pesan yang lebih besar. Pesan tentang kepercayaan, tentang kolaborasi, tentang apresiasi. Tentang bagaimana pajak, yang seringkali dianggap hanya soal angka, bisa menjadi wujud cinta dan investasi nyata untuk masa depan sebuah bangsa. Sebuah spirit baru yang kini coba ditiupkan dari Bumi Gora.
Editor : Pujo Nugroho