Lombok Post - Pemprov NTB memiliki target pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2029. Semuanya dimulai dari 106 desa berkategori miskin ekstrem, melalui sentuhan kebijakan dan program unggulan yang disebut Desa Berdaya.
“Program ini mengedepankan pendekatan lintas sektor dan pemetaan persoalan spesifik di tiap desa agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Selasa (12/8).
Gagasan itu disampaikan Iqbal, di hadapan tim dari Novrizal Tahar, deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI. Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemprov NTB telah membentuk Tim Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB, nantinya diarahkan menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama program kerja masing-masing.
“Tugas tim ini adalah melakukan cascading seluruh program agar fokusnya jelas, mengurangi kemiskinan. Semua program OPD harus bermuara ke sana,” tegas pria yang akrab disapa Miq Iqbal tersebut.
Program Desa Berdaya, lanjut gubernur, tak hanya menyasar desa dengan status kemiskinan ekstrem. Tetapi juga mencakup desa dengan tingkat kemiskinan tinggi secara umum.
Untuk desa kategori ekstrem, pendekatan yang dilakukan akan lebih transformatif, dengan dukungan anggaran Rp 300-500 juta per desa.
“Desa Berdaya ini adalah aksi kolaboratif. Pemprov berperan sebagai orkestrator, menyiapkan dukungan yang dibutuhkan. Kami tidak malu disebut daerah miskin, karena yang penting lima tahun lagi tidak ada lagi yang miskin,” tandasnya.
Kepala Bappeda NTB H Iswandi menegaskan Program Desa Berdaya menekankan pentingnya kedisiplinan dalam menggunakan data tunggal penerima manfaat. Guna memastikan intervensi program berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Pendekatan berbasis data ini diyakini menjadi kunci agar setiap bantuan dan program pemberdayaan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Tanpa tumpang tindih atau salah sasaran. “Dengan penggunaan data tunggal, pelaksanaan program akan lebih terarah dan hasilnya pun bisa terukur secara jelas,” jelasnya.
Novrizal Tahar, deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI mengatakan berbagai inisiatif yang diusung, selaras dengan program pusat. Salah satunya melalui pengembangan program Desa Berdaya. “Beberapa hal sudah inline juga dengan pak gubernur, salah satunya Desa Berdaya. Kita harapkan program ini menjadi semacam semi close loop, membentuk ekosistem baru di desa-desa," ujarnya.
Pengentasan kemiskinan merupakan komitmen serius presiden, ditunjukkan lewat berbagai program nyata. Seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat untuk anak dari keluarga miskin, koperasi desa Merah Putih, cek kesehatan gratis, serta bantuan pangan langsung.
Di tingkat nasional, target pengentasan kemiskinan telah ditetapkan dalam RPJMN. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2026, dan kemiskinan relatif turun hingga 4,5–5 persen pada 2029. “Pastinya, kita harus berkolaborasi untuk mencapai target itu,” tandasnya.
Editor : Redaksi Lombok Post