LombokPost - Pemprov NTB mempersiapkan diri memasuki tahap penting dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) atau pejabat eselon II. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno mengungkapkan proses ini telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kita sudah mendapatkan izin tertulis dari Kemendagri,” jelasnya, saat ditemui, Rabu (13/8).
BKD NTB telah mengirimkan kepala bidang yang menangani proses tersebut langsung ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tugasnya menindaklanjuti permohonan peraturan teknis (pertek) yang dibutuhkan. “Mudah-mudahan kita segera menerimanya,” ujar pria yang akrab disapa Yiyit tersebut.
Sampai saat ini, ada 13 jabatan kepala OPD lowong. Dengannya, pucuk pimpinan dijabat oleh seorang pelaksana tugas (plt).
Mencakup Dinas Perhubungan, Bappenda, Dinas Peternakan danKesehatan Hewan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB.
Berikutnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Lalu Biro Pemerintahan, Inspektorat, Biro Hukum, dan Biro Perekonomian NTB.
Kali ini, pansel hanya dilakukan guna mengisi kekosongan sejumlah OPD yang tidak terdampak perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Terkait jumlah formasi yang akan dibuka, Yiyit memperkirakan sekitar enam jabatan saja. “Ini berdasarkan pertimbangan dari pimpinan,” katanya.
Ia optimis, bila pertek dari BKN sudah diterbitkan, maka proses seleksi dan pengisian jabatan segera dilaksanakan. “Dalam satu atau dua hari ini akan ada pengumumannya,” tegasnya.
Pansel pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB ini digelar secara terbuka dan berskala nasional. Artinya, seleksi ini terbuka bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat di seluruh Indonesia. “Siapa saja boleh mendaftar yang penting berstatus sebagai PNS dan memenuhi syarat,” jelas Yiyit.
BKD NTB sebagai Unit Penilai Kompetensi atau Assessment Center dengan akreditasi B. Mereka akan bekerja sama dengan Assessment Center berakreditasi A dari pusat.
Kerja sama bertujuan menjamin kualitas proses seleksi. Serta sebagai bagian dari upaya pembelajaran bagi BKD NTB. Dalam rangka peningkatan akreditasi ke level A di masa mendatang. “Kita akan didampingi oleh asesor dari pusat dan juga melibatkan asesor dari NTB. Ini sekaligus menjadi proses pembelajaran bagi kami. Kalau nanti kita sudah terakreditasi A, maka kita bisa menjadi penyelenggara utama seleksi,” tandasnya.
Editor : Jelo Sangaji