LombokPost – Meski mendapat banyak penolakan publik, proyek kereta gantung di Gunung Rinjani tampaknya tidak surut.
Bahkan perwakilan investor yang berminat membangun kereta gantung bernama PT Indonesia Lombok Resort, telah menemui Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada Kamis lalu (14/8).
Ketua Komisi II DPRD NTB yang membidangi ekonomi dan pariwisata Lalu Pelita Putra mengingatkan pemerintah untuk tidak begitu saja menerima proposal proyek kereta gantung yang melintasi Gunung Rinjani.
"Saya kira ini harus dikaji betul secara matang. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan sosial budaya di sekitar Rinjani," kata lalu Pelita, Jumat (15/8).
Disampaikan, semua pihak harus menghargai kearifan lokal yang hidup di masyarakat Sasak di Pulau Lombok.
Dikatakan, Rinjani bukan sekedar gunung yang menawarkan keindahan semata.
Tapi bagi masyarakat Sasak, jelas dia, Rinjani lebih dari sekedar gunung.
Nah, kereta gantung berpotensi menurunkan kesakralan Rinjani oleh wisatawan bermodal tebal.
"Semua tahu bahwa Rinjani adalah sesuatu yang sakral yang harus dihargai dan dihormati. Maka jangan rusak kesakralan Rinjani hanya demi pariwisata," tegas politisi PKB itu.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB mengkritik keras atas rencana pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani.
Rencana titik awal dari Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah.
"Kalau proyek ini jadi pasti ini akan merusak ekosistem Rinjani. Karena dilakukan di lingkungan hutan," kata Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin.
Walhi pun menolak keras rencana proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. Sebab berpotensi merusak dan mengalihfungsikan kawasan hutan.
Juga tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem yang ada di wilayah Rinjani.
"Aktivitas kereta gantung akan mengganggu lingkungan hidup di sana. Seperti pohon dan ekosistem lainnya di sana," ujar Amri.
Ditegaskan, proyek kereta gantung tidak pernah disampaikan kepada publik terkait kajian feasibility study (FS) atau studi kelayakan.
Termasuk hasil konsultasi publik juga belum pernah diberikan ke publik.
Sehingga daripada membangun fasilitas yang berpotensi merusak hutan, sebaiknya pemerintah fokus melakukan mitigasi potensi kecelakaan pendakian Rinjani.
"Memang ini kewenangan pusat ya, tapi Pemprov NTB juga bisa berkontribusi untuk menyuarakan penolakan dengan pertimbangan kelestarian lingkungan dan hutan," tegasnya.
Menurutnya, proyek kereta gantung hanya aka menambah beban berat Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
Walhi memastikan akan turun bersama jaringan serta anggota masyarakat sekitar untuk menolak pembangunan kereta gantung.
"Kalau pemerintah ngotot ingin bangun kereta gantung, sama dengan menambah masalah baru atas ekosistem di wilayah Rinjani," tandanya.
Diketahui, investor kereta gantung tetap ingin melakukan pembangunan.
Saat ini investor asal Tiongkok itu masih menunggu validasi atau kajian perizinan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Editor : Kimda Farida