LombokPost--Provinsi NTB kembali disorot dalam peta risiko bencana nasional.
BNPB mencatat, NTB masih berada pada kategori risiko sedang, sementara sebagian besar daerah di Indonesia masih “merah” alias berisiko tinggi.
Untuk menekan dampak bencana, BNPB bersama GIZ Jerman menggelar Baseline Study Data dan Informasi lewat program Integrated Solutions for Disaster Risk Management and Social Protection (ISASP).
Direktur PERB BNPB melalui Analis Kebencanaan Ahli Pertama, Hafiz Fatah Nur Aditya, menegaskan bahwa NTB dipilih sebagai salah satu lokasi studi.
“Gempa 2018, banjir, hingga kekeringan, jadi alasan NTB masuk radar. Melalui studi ini, kami ingin melihat bagaimana data dan informasi bisa dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan sosial dan adaptasi iklim,” jelasnya di acara Focus Group Discussion Baseline Study Data dan Informasi terkait dengan Penanggulangan Bencana, Perlindungan Sosial, dan Perubahan Iklim, Jumat (22/8).
Baca Juga: Ancaman Tersembunyi di Bawah Ibu Kota, Sesar Baribis dan Urgensi Mitigasi Bencana di Jawa
Menurut Fatah, sapaannya, program ISASP punya empat pilar utama, yakni tata kelola, desain program, data dan informasi, serta pembiayaan.
Pilar data menjadi sorotan utama.
“Tanpa data yang rapi dan akurat, kebijakan di pusat maupun daerah akan selalu lemah,” tegasnya.
Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat PERB BNPB, Anggara Setyabawana Putra, menambahkan, bencana di Indonesia terus meningkat. Hingga Agustus 2025 saja, lebih dari 1.100 kejadian tercatat.
“Mayoritas bencana di NTB bersifat hidrometeorologi, seperti banjir dan kekeringan. Indeks ketahanan daerah yang rendah ikut memperparah kondisi,” katanya.
Anggara menyebut, dari 38 provinsi, masih ada 8 provinsi dengan risiko tinggi, 30 provinsi sedang, dan belum ada yang rendah.
Target RPJMN 2025—2029, seluruh daerah harus naik ke level sedang.
“Kalau ketahanan daerah meningkat, kerugian bisa ditekan. Saat ini, rata-rata kerugian akibat bencana setara pendapatan tahunan keluarga miskin. Ini serius,” paparnya.
Lewat Baseline Study ini, BNPB ingin merumuskan strategi peningkatan kapasitas daerah, termasuk NTB, agar lebih tangguh menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim.
Editor : Kimda Farida