LombokPost - Pemprov NTB telah mengumumkan kelulusan seleksi administrasi dalam rangka seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemprov NTB tahun 2025.
Pengumuman ini tertuang dalam surat resmi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB dengan nomor: 800.1.2.3/3557/BKD/2025.
Salah satu nama yang mencuat dalam pengumuman tersebut adalah Baiq Nelly Kusumawati yang mendaftar pada jabatan Inspektur Inspektorat NTB.
Ia dinyatakan lolos seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi (pansel).
Baiq Nelly yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Inspektorat Kota Mataram, adalah kakak kandung dari Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Kehadiran nama Baiq Nelly dalam daftar kelulusan ini memunculkan sejumlah spekulasi dan isu yang mengaitkan seleksi ini dengan kepentingan pribadi.
Sejumlah pihak mempertanyakan objektivitas proses seleksi terbuka ini, ada anggapan bahwa seleksi tersebut sarat dengan bagi-bagi jabatan di kalangan pejabat.
Menanggapi hal ini, Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno menegaskan seleksi terbuka ini dilakukan dengan prinsip meritokrasi yang menjunjung tinggi asas keadilan, kewajaran, dan tanpa diskriminasi.
Ia menjelaskan setiap pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan, berhak mengikuti proses seleksi, tanpa memandang hubungan keluarga atau jabatan.
"Ketika ada yang berpikiran bahwa tidak boleh ada yang mendaftar jika berkaitan dengan pejabat, itu sudah termasuk diskriminasi," ujarnya saat ditemui, Jumat (29/8).
Meritokrasi ASN adalah sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa memandang latar belakang politik, ras, agama, suku, jenis kelamin, usia, atau disabilitas.
Tujuannya, merekrut dan mengembangkan ASN yang profesional dan berintegritas, menempatkan mereka sesuai kompetensinya, serta memberikan penghargaan dan jalur karier yang jelas berdasarkan prestasi kerja.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Yiyit ini mengungkapkan proses seleksi ini dilakukan dengan transparan dan terbuka, dengan setiap tahapan dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak memprioritaskan nama ini atau nama itu. Kami hanya akan memberikan tiga nama terbaik kepada Gubernur, dan selebihnya adalah hak prerogatif beliau untuk memilih," katanya.
Proses seleksi ini, masih panjang dan melibatkan penilaian dari berbagai pihak, termasuk asesmen dari Unit Asesmen Center yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA).
Dengan adanya pihak eksternal yang turut terlibat, diharapkan hasil seleksi dapat tercapai secara objektif dan tanpa intervensi kepentingan tertentu. Yiyit menegaskan sekali lagi, Pemprov NTB berkomitmen untuk melaksanakan seleksi ini secara adil, wajar, dan tanpa diskriminasi.
Semua tahapan seleksi dapat dipantau oleh publik untuk memastikan prosesnya berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Editor : Kimda Farida