LombokPost - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB terus mendorong keterlibatan perguruan tinggi, dalam mendukung program Desa Berdaya.
Salah satunya dengan mengoptimalkan peran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar lebih terintegrasi dengan pembangunan desa.
“Program Desa Berdaya bisa menjadi salah satu wadah bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka,” terang Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda NTB Firmansyah, Rabu (24/9).
Kampus memiliki posisi strategis karena keberadaannya tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Selain itu, mahasiswa juga membutuhkan ruang untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah pada level lapangan.
“Dengan begitu, kampus tidak hanya hadir dalam tataran akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi desa,” ujarnya.
Firmansyah mengungkapkan, saat ini sudah ada enam kampus yang menjalin kerja sama dengan Bappeda NTB.
Namun ke depan, pihaknya berupaya memperluas kolaborasi hingga ke seluruh perguruan tinggi di setiap kabupaten/kota.
Belum lama ini, Bappeda bersama Dinas Kominfotik dan DPM-PD kabupaten/kota telah menggelar rapat koordinasi.
Salah satu poin yang dibahas adalah penguatan Sistem Informasi Desa (SID) dengan melibatkan mahasiswa KKN.
Mahasiswa nantinya tidak hanya membantu penginputan data, tetapi juga meningkatkan kapasitas desa dalam hal pengoperasian, pemeliharaan, hingga pengelolaan data.
Meski begitu, Firmansyah menegaskan peran mahasiswa KKN di Desa Berdaya tidak akan dijadikan kewajiban akademik yang berpengaruh pada nilai kuliah.
“Kami mendorong agar ini bersifat sukarela (voluntary). Mahasiswa belajar mandiri, mengimplementasikan ilmunya di lapangan, dan menjadikan pengalaman itu sebagai peningkatan kapasitas pribadi,” katanya.
Sejumlah perguruan tinggi yang sudah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Bappeda NTB antara lain Unram, Universitas Hamzanwadi dan sejumlah kampus lainnya.
Firmansyah menambahkan, pemerintah provinsi ingin berperan sebagai orkestrator dalam program ini.
Artinya, tidak hanya menyediakan anggaran, tetapi juga menghubungkan berbagai pihak agar bersama-sama membangun kemandirian desa.
“Kami berharap Bappeda maupun OPD di tingkat kabupaten/kota juga menindaklanjuti inisiatif ini. Dengan begitu, kolaborasi kampus, pemerintah, dan masyarakat bisa berjalan lebih efektif,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida