LombokPost – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka ruang dialog mendesak dengan perwakilan masyarakat untuk membahas isu panas yang ada di kalangan masyarakat.
Sengketa agraria di kawasan Mandalika, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan krisis air bersih yang melanda wilayah Meninting.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar pertemuan dengan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) di Kantor Gubernur pada Rabu (24/9).
Pertemuan ini dihadiri oleh 15 elemen masyarakat yang menyuarakan aspirasi langsung dari akar rumput.
Gubernur Iqbal menyambut baik pertemuan ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mendengarkan.
"Kewajiban kami adalah mendengarkan aspirasi dari teman-teman sekalian. Kami memutuskan untuk menerima teman-teman, dan harapan kami kehadiran teman-teman mewakili mereka yang juga masih berorasi di luar sana," ujar Gubernur.
Isu utama yang menjadi sorotan adalah keluhan agraria terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan proyek strategis nasional lainnya.
Selain itu, persoalan krisis air bersih di Meninting yang dibawa oleh kelompok perempuan dari Serikat Petani (SP) juga mendapat perhatian serius.
Komitmen Tindak Lanjut Legislatif dan Eksekutif
Tidak hanya Forkopimda, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, yang turut hadir, langsung berkomitmen mengambil langkah nyata, terutama menanggapi isu air bersih.
"Insyaallah, DPRD bersama Komisi II akan melakukan kunjungan langsung untuk melihat persoalan yang disampaikan oleh ibu-ibu. Kami akan memberikan masukan kepada Bapak Gubernur," tegas Ketua DPRD.
Gubernur Iqbal menambahkan, seluruh masukan yang diterima akan segera ditelaah, dibahas mendalam bersama Forkopimda, dan diikuti dengan diskusi lanjutan bersama perwakilan masyarakat.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting menuju kajian komprehensif untuk mencari solusi atas persoalan agraria dan kebutuhan dasar yang mendesak di NTB.
Editor : Pujo Nugroho