LombokPost - Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) non rawa di NTB menunjukkan progres signifikan. Tahun 2025, NTB ditargetkan melaksanakan Oplah seluas 10.574 hektare, tersebar di tujuh kabupaten.
“Program ini difokuskan untuk memperluas areal tanam dan meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi,” jelas Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB Muhammadi Riadi, Jumat (26/9).
Hingga saat ini, ratusan kelompok tani telah resmi menandatangani kontrak pengelolaan lahan. Ia optimistis jumlah kelompok tani yang terlibat akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan.
“Kemungkinan bertambah lagi beberapa hari ke depan, karena proses administrasi dan verifikasi masih berjalan,” jelasnya.
Anggaran program OPLAH non rawa ini bersumber dari Kementerian Pertanian (Kementan). Dana ini dialokasikan untuk berbagai item pekerjaan fisik yang diperlukan dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan.
Mencakup pembangunan cekdam, jaringan irigasi, pengadaan mesin pompa air, hingga pemasangan instalasi perpipaan. Semua pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem swakelola oleh kelompok tani.
Mekanisme pencairan anggaran pun dilakukan secara bertahap, berdasarkan progres pekerjaan di lapangan.
Setelah menyelesaikan tahapan pekerjaan, kelompok tani wajib mengajukan klaim pencairan kepada pemerintah pusat.
“Dana tersebut bersumber dari pemerintah pusat, kemudian dicairkan bertahap setelah kelompok tani menyelesaikan pekerjaan dan mengajukan klaim,” jelasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan program OPLAH berjalan sesuai target, dan tidak terjadi penyimpangan, pengawasan dilakukan secara berlapis.
Pengawasan dilakukan oleh Distanbun NTB di tingkat makro, dengan fokus pada pencapaian indikator seperti penambahan luas tanam dan peningkatan produksi.
Baca Juga: Pemprov NTB Janji Beri Bantuan untuk Lahan Pertanian Rusak Akibat Banjir di Batuyang
Selain itu, tim juga melakukan monitoring secara sampling, menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran pengawasan yang tersedia.
“Kita juga lakukan monitoring secara sampling, karena menyesuaikan dengan anggaran yang kita punya,” ujar pria yang juga kepala Biro Umum Setda NTB tersebut.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lapangan melakukan pengecekan fisik langsung terhadap kegiatan konstruksi.
Karena tujuan utama dari OPLAH non rawa ini, untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan memperluas areal tanam yang selama ini belum dioptimalkan.
Dengan dukungan konstruksi infrastruktur pengairan dan sistem pertanian terpadu, petani yang sebelumnya hanya bisa menanam sekali dalam setahun, kini diharapkan mampu melakukan penanaman dua hingga tiga kali dalam setahun.
“Kalau sebelumnya petani hanya bisa menanam sekali setahun, dengan OPLAH harus bisa dua kali. Yang semula dua kali, bisa menjadi tiga kali. Itu yang akan mendorong peningkatan produksi,” terangnya.
Kondisi iklim saat ini yang cenderung mengalami kemarau basah turut mendukung pelaksanaan program ini. Ketersediaan air tetap terjaga sehingga menjadi daya dukung penting dalam pelaksanaan OPLAH, yang memang sangat bergantung pada ketersediaan sumber air.
“Secara OPLAH itu kan memang harus ada sumber air. Makanya ini dengan kemarau basah menjadi daya dukung pelaksanaan kegiatannya,” lanjutnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program dan mencegah potensi kendala teknis maupun administrasi di lapangan, Distanbun NTB menekankan pentingnya pelaporan progres OPLAH secara berkala dari masing-masing daerah.“Ini sangat penting untuk transparansi penggunaan anggaran,” tandasnya.
Plt Kepala Dinas Pertanian Bima M Taufik mengaku telah melakukan pertemuan bersama Dinas PUPR, kelompok tani, dan kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari, guna memastikan adanya pendampingan teknis dan administrasi di lapangan.
“Pendampingan ini penting untuk mempersempit ruang terjadinya kekeliruan dalam proses pekerjaan. Ini bagian dari upaya proteksi dini,” tegas Taufik.
Editor : Jelo Sangaji