LombokPost - Pemprov NTB saat ini mempercepat pembangunan fisik, program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
“Pembangunan fisik sedang berjalan di tiga lokasi utama, yaitu Pulau Bungin di Sumbawa, Desa Ekas Buana di Lombok Timur, dan Desa Bilelando di Lombok Tengah,” jelas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB (Dislutkan) NTB Muslim, Selasa (14/10).
Program ini dihajatkan, untuk mentransformasi desa nelayan menjadi kawasan yang lebih modern, produktif, dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Kemudian membangun ekosistem perikanan yang kuat melalui pengembangan sarana dan prasarana, seperti tempat pelelangan ikan, gudang beku, pabrik es, hingga pusat kuliner.
“Program ini dirancang khusus oleh pusat, untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing,” bebernya.
Setiap lokasi mendapatkan pembiayaan rata-rata lebih dari Rp 20 miliar yang bersumber dari APBN. Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir melalui fasilitas yang memadai.
Pembangunan di kampung nelayan Merah Putih, mencakup perbaikan dermaga, pembangunan pabrik es, serta pembangunan kantor pelayanan yang dikelola oleh koperasi Merah Putih dan lainnya.
Proses pembangunan ditargetkan rampung pada Desember tahun ini, sebagai bagian dari upaya untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperkuat kapasitas serta memastikan pelayanan terhadap kegiatan usaha nelayan.
“Ini dalam rangka mendorong hadirnya investasi, mempermudah akses masyarakat dalam memperkuat kapasitas sekaligus memastikan pelayanan terhadap kegiatan usaha mereka,” kata dia.
Berkaitan dengan kampung nelayan Merah Putih, Pemprov sebenarnya mengajukan lebih banyak lokasi pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Bumi Gora.
Namun, kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan lahan yang belum clear and clean. Untuk merealisasikan program ini, pemerintah membutuhkan lahan yang bebas dari masalah hukum dan administratif.
Adapun kriterianya, selain mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan/pembudidaya ikan lebih dari 80 persen, ketersediaan dan status lahan clear and clean, karena digunakan untuk pembangunan fasilitas produksi lebih dari 1 hektare.
“Ini menjadi atensi kami, dan memerlukan koordinasi intensif dengan bupati dan wali kota setempat,” terangnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, kata Muslim, telah memberi arahan agar penguatan kelembagaan dan aspek non-fisik menjadi bagian penting yang didorong secara bersama antara pemprov dan kabupaten/kota.
“Ke depan desa semakin mandiri. Kalau fisiknya tersedia, penguatan kapasitas kelembagaan dan personel menjadi ranahnya pemda baik provinsi dan kabupaten/kota,” pungkas Muslim.
Menteri KKP RI Sakti Wahyu Trenggono mengatakan program kampung nelayan Merah Putih merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 kampung,” ujarnya seperti yang dikutip dalam rilis resmi KKP RI.
Editor : Kimda Farida