LombokPost - Di tengah banyaknya kritik, pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan.
Penegasan itu kembali disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Bentuk komitmen perbaikan, pemerintah saat ini sedang menyusun rancangan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG.
“Soal pelaksanaannya nanti akan diperbaiki,” ujarnya saat ditemui di sela-sela kunjungan kerja ke Mataram, Selasa (21/10).
Meski secara teknis di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), Kemendikdasmen tetap berperan dalam pengawasan dan penyusunan usulan kebijakan terkait pelaksanaan program di sekolah.
“Tujuannya, untuk meningkatkan efektivitas program dan mengatasi kendala-kendala teknis di lapangan,” bebernya.
Kata dia, fokus utama pemerintah saat ini adalah aspek keselamatan dan kualitas makanan. Dugaan kasus keracunan yang terjadi, pada penerima manfaat, tetap mendapatkan perhatian serius dari presiden. Kejadian ini tidak bisa dianggap sepele atau dipandang sebelah mata.
“Presiden dalam rapat kabinet kemarin sudah menyampaikan bukan soal persentase mereka yang keracunan. Berapapun jumlahnya, itu harus menjadi perhatian kita, tidak boleh dianggap sebagai masalah sederhana,” papar pria kelahiran 2 September 1968 tersebut.
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, telah dibentuk posko kepekaan di sekolah, serta dilakukan penguatan pengawasan dan supervisi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat. “Sudah ada mulai pengetatan itu,” ujarnya.
Sementara SPPG yang diketahui bermasalah, sementara dinonaktifkan terlebih dulu hingga ada perbaikan. “Dihentikan sementara operasionalnya,” tambah Mu’ti.
Dapur Sekolah
Mendikdasmen turut mengusulkan gagasan school kitchen atau dapur sekolah. Ini sebagai alternatif pelaksanaan MBG yang lebih efisien dan terkontrol.
Menurut dia, konsep ini memungkinkan sekolah-sekolah tertentu, bisa menyiapkan makanan sendiri. Terutama sekolah berbasis asrama yang sudah terbiasa melayani ribuan siswa setiap hari.
Mu’ti mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut kepada kepala BGN Dadan Hindayana. Namun catatan jumlah murid di masing-masing sekolah akan menjadi pertimbangan BGN. “Selain itu, dapur sekolah harus distandarisasi terlebih dahulu,” tambahnya.
Jika nantinya dapur sekolah dinilai telah memenuhi syarat oleh SPPG dan BGN, maka ada potensi sekolah-sekolah tersebut dapat ditunjuk sebagai penyelenggara langsung program MBG.
“Kalau nanti disetujui, jadi tak perlu dikirim (makanan, Red) dari luar,” ujarnya.
Meski demikian, implementasi usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan keputusan akhir tetap berada di tangan BGN. “Kita tunggu saja,” sambung Mu’ti.
Peran Guru dan Tenaga Kependidikan
Dalam pelaksanaan MBG, keterlibatan guru dan tenaga kependidikan juga dioptimalkan. Mu’ti menjelaskan saat ini telah diterbitkan surat edaran yang mengatur keterlibatan tenaga pendidik dalam proses distribusi makanan di sekolah.
Sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi, guru dan tenaga kependidikan akan mendapatkan honorarium sebesar Rp 100 ribu per hari. “Kalau peran guru sudah ada. Surat edarannya sudah diterbitkan, guru dan tenaga kependidikan bisa membantu distribusi dan diberikan honorarium,” jelasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk terus menyempurnakan program MBG tanpa menghentikannya. Evaluasi, supervisi, hingga pembenahan sistem menjadi fokus utama agar tujuan dari program MBG, meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, bisa tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
“Ini program besar, tidak berarti kemudian karena ada masalah keracunan, program ini dihentikan. Tetap terus dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan,” pungkas Mendikdasmen.
Sementara, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan keprihatinan mendalam, atas maraknya kasus keracunan di berbagai daerah. Penasihat IDAI NTB dr Nurhandini Eka Dewi menegaskan pengawasan memang wajib diperketat.
IDAI berpandangan SPPG beserta seluruh kelengkapannya harus tersertifikasi, dimonitor, dan dievaluasi oleh BGN. Tak kalah penting, mitigasi dan layanan aduan disiapkan.
“Hal ini memang perlu disiapkan prosedur mitigasi kasus keracunan yang melibatkanpemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat,” jelasnya.
Program MBG Jalan Terus
Langkah Perbaikan
- Siapkan revisi Perpres tentang Tata Kelola MBG.
- Fokus: keselamatan dan kualitas makanan.
- Pembentukan posko kepekaan di sekolah.
- Pengawasan dan supervisi dapur SPPG diperketat.
- SPPG bermasalah: dihentikan sementara operasionalnya.
Usulan Dapur Sekolah
- Gagasan school kitchen (dapur sekolah) untuk efisiensi dan kontrol kualitas.
- Sekolah berbasis asrama berpotensi jadi penyelenggara langsung.
- Harus distandarisasi dan disertifikasi oleh BGN dan SPPG.
- Kalau disetujui, tidak perlu lagi kirim makanan dari luar
Peran Guru dan Tenaga Kependidikan
- Guru dan tenaga kependidikan ikut bantu distribusi MBG.
- Ada honorarium Rp100 ribu per hari.
- Surat edaran sudah diterbitkan oleh Kemendikdasmen.
Pandangan IDAI
- Prihatin atas maraknya kasus keracunan.
- Minta SPPG wajib tersertifikasi dan dimonitor BGN.
- Perlu prosedur mitigasi kasus keracunan melibatkan dokter anak, sekolah, dan pemerintah.
(yun/r3)
Editor : Pujo Nugroho