LombokPost - Pemprov NTB saat ini tengah berfokus pada percepatan penyusunan APBD murni Tahun Anggaran 2026.
Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal mengatakan rapat paripurna dalam rangka penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dijadwalkan pada 7 November mendatang.
“Jadwal ini sudah kita sepakati bersama DPRD NTB,” terangnya, Selasa (4/11).
Menurutnya, tidak ada keterlambatan penyusunan APBD murni 2026, ini sudah sesuai mekanisme yang diatur bahwa kepala daerah dan DPRD NTB wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD, paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
Kendati demikian, pria yang juga Asisten II Setda NTB tersebut mengakui sempat terjadi kendala sebelumnya, dalam penyusunan APBD murni 2026, itu terkait penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pembahasan APBD Perubahan.
Namun, kini seluruh fokus telah beralih ke APBD murni 2026.
Dengan segala situasi yang menyertai, pemprov pede sekaligus menjamin kualitas APBD murni 2026.
Ia menegaskan batas waktu yang ada memberikan ruang yang cukup untuk pembahasan menyeluruh, dan Pemprov NTB akan mematuhi batas waktu tersebut sambil tetap menjaga mutu anggaran.
“Kami menjamin bahwa ini berkualitas,” klaim Faozal yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB.
Selama menyusun APBD murni 2026, Pemprov dan DPRD NTB menghadapi tantangan kondisi fiskal daerah, sehingga efisiensi menjadi kunci dalam penyusunan APBD 2026.
Faozal menyebut, pendekatan efisien akan diterapkan terutama pada belanja operasional, seperti perjalanan dinas, kebutuhan alat tulis kantor (ATK), dan belanja lainnya.
"Semua itu akan dirancang agar lebih efisien, namun tetap fokus pada hasil yang berkualitas," tegasnya.
Terkait penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat, langkah yang akan diambil Pemprov NTB adalah optimalisasi ruang-ruang pendapatan daerah.
“Kan banyak ruang-ruang pendapatan daerah yang kita perlu optimalisasi, ini sedang kita rancang di dalam KUA-PPAS, tunggu saja,” kata dia.
Dengannya, pemprov memproyeksikan angka APBD murni NTB tahun 2026 berkisar antara Rp 5,2 hingga Rp 5,3 triliun.
Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan nominal APBD murni 2025 yang tercatat sebesar Rp 6,3 triliun.
“Nggak hanya terjadi di NTB, tren ini terjadi di hampir semua daerah, yang dipengaruhi oleh pemotongan dana dari pusat,” jelasnya.
Meskipun terjadi penurunan anggaran, Faozal memastikan pemprov tetap merespons permintaan Pemerintah Pusat untuk mendukung program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Program nasional itu sebagian besar sudah memiliki alokasi anggaran sendiri yang berasal dari pusat. Peran pemerintah daerah adalah mendukung pelaksanaan program tersebut sesuai kemampuan masing-masing daerah,” jelasnya.
Faozal mencontohkan sejumlah program nasional yang didukung daerah, seperti program MBG yang didukung BGN, program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial, hingga program Sekolah Garuda dari Kemendikdasmen.
“Semua kita lakukan supporting, tetapi tentu porsinya sesuai dengan kemampuan kita,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB Iswandi mengatakan kondisi keuangan NTB yang termasuk kategori daerah dengan kapasitas fiskal rendah, membuat penyusunan struktur belanja harus dilakukan secara cermat.
Di samping itu, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga menjadi perhatian TAPD dalam merancang alokasi belanja, saat penyusunan APBD murni 2026.
“Semuanya sedang berproses dan dalam tahap konsolidasi,” jelasnya.
Editor : Kimda Farida