LombokPost - Pemprov NTB memperkuat langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, melalui Program Desa Berdaya.
Program ini dirancang untuk membangun kemandirian desa dan memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi masyarakat.
Desa Berdaya ini program pembangunan langsung ke desa.
“Desa Berdaya bukan sekadar proyek, tetapi kanal sinergi lintas sektor yang menyalurkan berbagai program pembangunan langsung ke desa,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB Yusron Hadi dalam kegiatan Bincang Kamisan di UPT Layanan Digital Kompleks Kantor Gubernur NTB.
Menurut Yusron, seluruh hasil verifikasi lapangan akan dibuka transparan agar publik mengetahui sejauh mana kemajuan program ini.
Keterbukaan informasi dan publikasi yang kuat menjadi dasar bagi masyarakat untuk turut mengawal keberhasilan program ini.
“Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh proses pendataan dan pemetaan potensi desa rampung pada akhir tahun 2025,” katanya.
Dengan dukungan pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas, Program Desa Berdaya diharapkan menjadi fondasi kuat menuju NTB tanpa kemiskinan ekstrem dan desa yang mandiri secara ekonomi dan sosial.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) NTB, Lalu Hamdi juga menegaskan, Desa Berdaya merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun pusat pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
“Program ini difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kemandirian pangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Menurutnya, Desa Berdaya dikembangkan melalui dua pendekatan utama, yaitu Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif.
Pendekatan tematik mencakup 1.166 desa dan kelurahan di seluruh NTB dengan fokus penguatan potensi sesuai tema masing-masing, seperti pertanian, pariwisata, kesehatan, dan lingkungan.
Sedangkan pendekatan transformatif menyasar 106 desa dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak. Pada tahap pertama tahun 2026, sebanyak 40 desa akan diintervensi dengan target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga.
“Pendamping desa menjadi ujung tombak. Mereka tidak hanya mendata, tetapi juga mengedukasi dan mendampingi keluarga miskin, agar menemukan potensi usaha yang sesuai. Dua tahun ke depan, kami ingin keluarga miskin ekstrem benar-benar keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya. (lil)
Editor : Kimda Farida