LombokPost - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Karantina NTB) menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan kualitas layanan publiknya.
Menariknya, upaya ini dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan yang diselenggarakan di Lembar, NTB, ini bertujuan utama untuk menyusun draf Standar Pelayanan Publik (SPP) yang baru, selaras dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2009.
Bukan Sekadar Lalin, Tapi Kepastian Keamanan Pangan
Kepala Karantina NTB, Ina Soelistyani, menekankan bahwa pelayanan karantina memiliki peran ganda yang strategis.
"Pelayanan karantina tidak hanya bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan. Tetapi juga memberikan kepastian pada kesehatan dan keamanan pangan," ujar Ina.
Baca Juga: Pejabat Baru Pemkot Mataram Harus Bekerja Cepat dan Terukur, Wajib Ada Inovasi Pelayanan Publik
Dengan melibatkan asosiasi mutiara, vanili organik, daging, hingga unggas (PINSAR), Karantina NTB memastikan draf SPP yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan pengguna jasa.
Penerapan prinsip partisipatif ini diharapkan menghasilkan standar layanan yang menjadi landasan kuat bagi Karantina NTB dalam melayani masyarakat secara prima.
Skor Kepuasan 'Sangat Baik' Tetap Tuntut Perbaikan
Baca Juga: Menuju Mal Pelayanan Publik, Mataram Siapkan Layanan Inklusif dan Ramah Disabilitas
Karantina NTB telah menunjukkan kinerja yang solid, terbukti dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan secara berkala.
Pada Triwulan I, IKM mencapai 95,7. Pada Triwulan II, terjadi peningkatan menjadi 96,4. Meskipun Triwulan III kembali ke 95,7, skor ini tetap memberikan predikat 'A' (Sangat Baik).
Meskipun telah meraih predikat Sangat Baik, Karantina NTB tidak berpuas diri. Penyusunan draf SPP ini menjadi langkah nyata untuk mengeliminasi celah pelayanan dan terus meningkatkan kualitas.
FGD ini turut menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB, yang memaparkan materi penting mengenai Penguatan Kapasitas dan Sinergi Pelayanan Publik di era transformasi digital.
Kehadiran Ombudsman sekaligus berfungsi sebagai pengawas independen untuk memastikan proses penyusunan SPP berjalan sesuai koridor hukum dan memenuhi harapan publik.
Hasil dari diskusi ini nantinya akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama, yang akan menjadi standar resmi pelayanan Karantina NTB ke depan.
Editor : Kimda Farida