LombokPost - Pemprov NTB mulai melakukan langkah antisipatif, setelah pemerintah pusat memproyeksikan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2026.
Pemangkasan ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun, jumlah yang dinilai signifikan karena akan berdampak langsung terhadap struktur belanja daerah dalam APBD murni 2026.
“Pemprov pasti menyikapi ini secara serius,” tegas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Nursalim.
Adapun penurunan alokasi TKDD, disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang akan lebih banyak membelanjakan anggaran secara langsung ke daerah.
Artinya, bukan lagi melalui skema transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Insentif Daerah (DID).
Merespons situasi ini, Pemprov NTB telah menyiapkan beberapa strategi untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Dimulai dengan melakukan penyesuaian anggaran dan penataan ulang program prioritas pembangunan.
Pempror, terang Nursalim, akan merevisi RAPBD dan RKPD 2026 dengan memperhitungkan penurunan dana transfer, sekaligus menyusun skenario belanja yang lebih efisien.
“Bappeda NTB sudah mendesain ulang program kegiatan agar sesuai dengan pendapatan yang lebih konservatif,” kata mantan kepala Biro Organisasi Setda NTB tersebut.
Selain itu, pemprov akan memprioritaskan belanja produktif yang berdampak langsung, pada penguatan perekonomian jangka panjang. Fokus belanja akan diberikan pada pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas.
“Kami berupaya mendorong tumbuhnya industri lokal, serta memperkuat sektor-sektor unggulan NTB,” kata dia.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemprov NTB juga mendorong pelibatan sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (KPPS/PPP), terutama untuk pembangunan infrastruktur strategis.
Baca Juga: TKD Dipotong Rp 199 Miliar, Pemkab Dompu Jajaki Skema Pinjam Dana ke PT SMI
Nursalim menyebut skema pembiayaan alternatif seperti dana abadi daerah, obligasi daerah apabila regulasi memungkinkan, serta pemanfaatan CSR industri pertambangan dan pariwisata turut menjadi opsi yang akan diperkuat.
“Optimalisasi aset daerah yang belum produktif pun, akan menjadi bagian dari strategi efisiensi,” tegasnya.
Untuk memastikan dana yang masih tersedia bisa memberikan manfaat maksimal, Pemprov NTB memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.
Maka, Nursalim menegaskan pentingnya percepatan proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek agar tidak terjadi keterlambatan yang berpotensi menghambat penyerapan, seperti yang pernah terjadi pada DAK Fisik.
Di sisi lain, NTB juga akan meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah pusat agar penurunan TKDD dapat diimbangi dengan alokasi langsung yang tetap memberikan fleksibilitas kepada daerah.
Pemprov NTB pastinya menyiapkan data dan argumentasi bahwa sebagai daerah penghasil tambang dan kawasan strategis pariwisata nasional, NTB menghadapi tantangan khusus yang memerlukan perhatian dalam mekanisme transfer pusat.
“Kami memastikan bahwa meski ada penyesuaian dari pemerintah pusat, pembangunan strategis di NTB tetap berjalan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkas Nursalim.
Anggota DPR RI dari Dapil NTB II Abdul Hadi menyarankan agar pemda di NTB tidak menyerah menghadapi pemangkasan TKD.
Sebab, masih banyak langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan daerah, memperoleh alokasi anggaran yang optimal.
Yaitu, dengan melakukan pendekatan langsung oleh kepala daerah kepada kementerian dan lembaga.
“Pemda bisa temui langsung menteri-menteri, dengan begitu, daerah bisa mendapatkan bagian ‘jatah kue’ yang seharusnya untuk wilayahnya,” kata politisi PKS tersebut.
Editor : Kimda Farida