LombokPost - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Sadimin, menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya pada acara “Bincangan Kamisan” yang digelar Dinas Kominfotik NTB, pada Kamis (27/11) lalu.
Dalam acara tersebut, Sadimin memaparkan terkait pembangunan infrastruktur di NTB, khususnya perbaikan jalan di Pulau Sumbawa dan Lombok.
Apa yang disampaikan Sadimin, merupakan respons atas pertanyaan salah seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) yang menyoroti ketimpangan pembangunan jalan, antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Rupanya pernyataan Sadimin memicu beragam tafsir.
“Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya warga Sumbawa. Dengan beredarnya potongan video dialog Kamisan yang menimbulkan berbagai persepsi, saya selaku pribadi dan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, dengan kerendahan hati, memohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujar Sadimin melalui klarifikasinya.
Sadimin menekankan bahwa tidak ada perbedaan dalam penanganan infrastruktur antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Namun keterbatasan anggaran, Pemprov NTB pada akhirnya memprioritaskan pembangunan berdasarkan skala kebutuhan.
“Karena anggaran terbatas, ndak bisa kami tangani semuanya, tetapi berdasarkan skala priotitas baik di pulau lombok maupun pulau sumbawa,” jelas mantan kepala Dinas Perkim NTB tersebut.
Sadimin menegaskan, total panjang jalan provinsi di Pulau Lombok mencapai 500 km, sementara di Pulau Sumbawa lebih dari 900 km. Tahun 2025, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran lebih besar untuk Pulau Sumbawa sebesar Rp 58 miliar, dibandingkan Lombok sebesar Rp 35 miliar.
“Tahun 2025, pemprov lebih mengutamakan pulau sumbawa dengan anggaran sebesar Rp 58 miliar dan pulau Lombok Rp 35 miliar,” jelasnya.
Meskipun demikian, tidak semua jalan bisa diperbaiki sekaligus. Pembangunan diprioritaskan untuk jalan dengan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) tinggi dan yang paling dibutuhkan masyarakat.
Dengan klarifikasi ini, Sadimin berharap masyarakat dapat memahami kebijakan pembangunan infrastruktur di NTB dan tidak lagi menafsirkan pernyataannya secara keliru.
Editor : Jelo Sangaji