LombokPost - Pemprov NTB menggelar evaluasi dan uji kompetensi pola job fit, bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dari tanggal 29 – 30 Desember 2025.
“Kita jadwalkan kegiatan ini berlangsung dari pagi sampai sore, selama dua hari, Senin dan Selasa,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno.
Pelaksanaan Job fit pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pria yang akrab disapa Yiyit ini menegaskan, hampir seluruh kepala OPD akan mengikuti job fit tersebut.
Pengecualian diberikan kepada kepala OPD yang akan memasuki masa pensiun serta enam kepala OPD yang beberapa waktu lalu dilantik melalui mekanisme seleksi terbuka. “Yang lain semuanya ikut, termasuk Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal,” terangnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan job fit bertujuan untuk menguji kesesuaian antara jabatan yang diemban, dengan kompetensi serta kinerja pejabat yang bersangkutan.
Dalam proses ini, para kepala OPD diminta memaparkan capaian kinerja yang telah dilakukan, mengacu pada perjanjian kinerja yang sebelumnya disepakati.
“Mereka akan menyampaikan target dan capaian, sekaligus bagaimana kontribusinya terhadap misi pimpinan daerah. Termasuk capaian tahun 2025 dan proyeksi untuk 2026,” bebernya.
Hasil job fit ini akan menjadi salah satu dasar bagi kepala daerah, untuk rotasi jabatan, sebagai dampak dari perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Ada penggabungan OPD serta pembentukan OPD baru.
Dari hasil job fit tersebut juga, akan diketahui berapa jumlah jabatan yang kosong. “Nah untuk jabatan yang kosong tersebut, nanti akan dibuka seleksi terbuka,” katanya.
BKD NTB menargetkan seleksi terbuka bagi pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, dilaksanakan mulai Januari 2026 mendatang. “Kita jadwalkan di Januari,” imbuh Yiyit.
Adapun tim job fit terdiri dari lima orang, melibatkan unsur akademisi dari perguruan tinggi di daerah dan dari UGM, pemerhati kebijakan, serta pejabat pimpinan tinggi dari unsur aparatur negara, yakni dari BPKP dan BPK.
Selain job fit, pada waktu yang bersamaan juga dilakukan evaluasi kinerja terhadap dua kepala OPD, yakni Kepala Dinas Kesehatan NTB HL Hamzi Fikri dan Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti. Evaluasi ini dilakukan karena masa jabatan keduanya telah melebihi empat tahun sembilan bulan.
Evaluasi kinerja ini dilakukan oleh tim berjumlah tiga orang, terdiri dari satu akademisi, Pj Sekda Lalu Mohammad Faozal, dan Inspektur NTB Budi Herman, karena berkaitan langsung dengan penilaian kinerja.
Berkaitan dengan pelaksanaan job fit, BKD NTB berkomitmen menjalankan proses sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. “Kita sebagai penyelenggara harus taat asas dan mengikuti standar-standar job fit dan seleksi,” pungkasnya.
Kepala Biro Organisasi Setda NTB Taufiek Hidayat mengatakan penerapan SOTK baru di 2026 berimplikasi pada jumlah kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Tercatat, total jabatan Eselon II sebelumnya berjumlah 53 jabatan, kini berkurang menjadi 47 jabatan.
Editor : Kimda Farida