LombokPost - Proyek yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) DPRD NTB, di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, berupa pembangunan irigasi dan jalan tani, dilaporkan belum rampung dikerjakan hingga akhir 2025.
Semuanya yang tersebar di wilayah perdesaan. Karena itu, Inspektorat NTB kini tengah mengauditnya. “Yang pokir sekarang, terutama di dinas pertanian yang irigasi dan jalan tani ya. Sekarang lagi berjalan (audit, Red),” jelas Inspektur NTB Budi Herman.
Jumlahnya proyek yang berasal dari pokir DPRD NTB ini lebih dari 200 paket, dengan klasifikasi yang berbeda-beda.
Ia menjelaskan, dari ratusan paket tersebut, ada proyek yang secara fisik sudah selesai namun belum dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST), namun ada pula yang belum selesai dan belum di-BAST. Kondisi itulah yang saat ini menjadi fokus audit Inspektorat.
“Makanya sekarang lagi di-audit. Anggota saya sudah mulai turun sejak Senin kemarin dan tersebar di 10 kabupaten,” jelasnya.
Budi menyebutkan total nilai anggaran pokir DPRD NTB, di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB yang diaudit mencapai lebih dari Rp 30 miliar. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah kegiatan yang murni merupakan pokir. “Saya tidak tahu persisnya. Tapi itu kebanyakan pokir,” kata dia.
Terkait adanya laporan proyek yang disebut belum dikerjakan sama sekali hingga saat ini, Budi menegaskan pihaknya belum menerima laporan resmi sehingga belum bisa memberikan pernyataan lebih jauh. “kalau laporan begitu kan saya belum terima. Saya gak berani untuk statement,” ujarnya.
Dalam proses audit, Inspektorat menghadapi sejumlah kendala di lapangan, termasuk kondisi cuaca. Budi mengungkapkan beberapa wilayah seperti Dompu sempat diguyur hujan dan angin kencang, namun tim tetap diminta bekerja karena berpacu dengan waktu.
“Karena hujan angin kemarin di Dompu katanya tidak bisa jalan tapi saya paksa dia untuk pakai jas hujan. Karena kita keterbatasan waktu,” tegas Budi.
Dari sisi pengawasan, Inspektorat memastikan proses audit dilakukan secara menyeluruh. Saat ini, progres audit telah mencapai hampir 30 persen.
Pihaknya menargetkan audit tersebut rampung dalam waktu dua pekan ke depan. “Audit ini direncanakan selesai sekitar dua minggu,” tambahnya.
Meski data awal dari lapangan sudah mulai masuk, namun Inspektorat NTB belum berani menarik kesimpulan, sebelum seluruh proses audit rampung dan difinalisasi.
“Sudah ada data masuk. Tetapi kan kita tidak berani nyimpulkan. Karena belum belum final ya. Nanti kalau sudah final pasti saya sampaikan,” terang dia.
Budi menepis spekulasi terkait sanksi atau konsekuensi hukum akibat keterlambatan pengerjaan ratusan proyek dari pokir DPRD NTB tersebut. Menurutnya, semua itu baru bisa dibicarakan setelah hasil audit selesai dan dianalisis secara menyeluruh. “Kita tidak bisa spekulasi ya. Pokoknya tunggu saja dulu,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa