LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Sosialisasi Pedoman Teknis Kegiatan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Tahun 2026, yang digelar secara hybrid pada Selasa (10/1).
Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam mewujudkan kebijakan hukum yang berkualitas dan berbasis bukti.
Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, menekankan bahwa pembentukan BSK Hukum adalah langkah strategis untuk mendorong perumusan kebijakan berbasis evidensi.
Ia menyoroti peran kunci kantor wilayah sebagai perpanjangan tangan di daerah.
“Pedoman ini disusun agar proses pengumpulan data, analisis, hingga rekomendasi kebijakan di wilayah lebih terarah dan aplikatif,” jelasnya.
Baca Juga: Mazda Lombok Manjakan Konsumen dengan Layanan 3S
Sosialisasi ini membahas empat instrumen utama: Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), serta survei persepsi anti-korupsi dan kualitas pelayanan.
Instrumen-instrumen ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas analis kebijakan dan menghasilkan rekomendasi yang terukur sesuai kebutuhan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kanwil Kemenkum NTB menerima Penghargaan Capaian Kinerja Tahun 2025 untuk AIEK Kategori Unggul.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh kantor wilayah tersebut, mencerminkan komitmen kuat dalam menerapkan standar kualitas kebijakan publik.
Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, memberikan apresiasi atas capaian ini.
Baca Juga: Sembalun Jadi Pusat Pengembangan Bawang Putih Nasional
“FKK adalah rumah besar bagi pelaksanaan AIEK, DSK, dan survei lainnya, untuk memastikan setiap rekomendasi disusun secara terukur dan berbasis data,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan dan kemampuan menangkap isu kewilayahan.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyatakan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas analisis kebijakan.
“Kami berkomitmen untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat NTB dan mendukung pembangunan hukum nasional,” ujarnya.
Kegiatan ini menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam memperkuat tata kelola kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada solusi nyata di daerah.
Editor : Kimda Farida